Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Perdagangan terus mengupayakan agar produk industri dalam negeri memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), karena akan menghadapi pasar bebas Asean tahun depan.
Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengungkapkan Indonesia merupakan pasar yang besar dan harus dijaga dari produk-produk tidak berkualitas yang memenuhi standar.
“Kita harus jaga pasar kita dengan standar yang ditetapkan yaitu SNI. Banyaknya produk bajakan jangan sampai membuat bangsa kita menjadi bangsa bajakan,” katanya di Bandung, Rabu (26/11/2014).
Dia melanjutkan pemerintah juga akan meningkatkan peran fungsi pengawasan dengan benar, salah satunya mendorong insentif agar SNI ini mudah diterapkan oleh masyarakat.
Khusus untuk pelaku industri kecil menengah (IKM), pembinaan akan dilakukan dengan bekerja sama Kementerian Koperasi dan Kementerian Perindustrian.
“Kita tentu tidak bisa terlalu memudahkan perizinan SNI ini, tetapi tentu saja mereka yang kurang mampu akan kita bantu termasuk dengan pemodalan atau pinjaman,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu juga untuk mendorong pemerintah pusat memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pemerintah daerah yang peduli dengan konsumen, sebagai bentuk sosialisasi akan pentingnya standar tersebut.
Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat meminta pemerintah mempermudah pengurusan SNI.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja menyatakan selama ini masih banyak pengusaha yang belum memiliki SNI karena pengurusan yang sulit.
"Selama ini SNI dapat dilakukan di pusat saja, daerah hanya merekomendasikan saja," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah harus bisa membuat aturan yang mempermudah bagi pelaku usaha terlebih pasar bebas Asean tahun depan.
“Laboratorium SNI hanya ada di pemerintah pusat, sehingga menyulitkan pengusaha di daerah untuk mengurus produknya. Di samping biaya yang mahal juga diperlukan waktu yang lama untuk mengurusnya,” katanya.
