Bisnis.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyatakan TNI senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam kepastian mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya di daerah perbatasan, pulau-pulau terkecil, dan terluar.
"Saya tekankan kepada seluruh jajaran dan pangkotama untuk bersinergi dengan kekuatan komponen yang terkait dalam membangun kedaulatan pangan. Kita berikan yang terbaik kepada negara," katanya saat membuka pertemuan dengan 100 ahli pangan atau 100 Expert Meeting dengan tema Memastikan Terwujudnya Kedaulatan Pangan di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/3/2015).
Dalam mengatasi persoalan pangan, kata Panglima TNI, tak hanya mengikuti seminar, berkumpul, dan berdiskusi tanpa melakukan tindakan-tindakan yang konkret dalam mengatasi persoalan pangan itu.
"Kita tak perlu banyak seminar dan berkumpul. Tetapi pahami persoalan dengan baik, kemudian melakukan tindakan yang konkret. Intinya TNI siap kapan pun," kata Moeldoko.
Menurut dia, Nawa Cita yang diusung oleh Presiden Joko Widodo manakala dilakukan secara konsisten, maka Indonesia akan sejahtera, tenteram dan damai.
Indonesia, katanya, juga akan memiliki kemandirian di bidang pangan karena kedaulatan pangan menjadi isu yang strategis. "Kedaulatan pangan sangat penting karena menyangkut hidup rakyat Indonesia," katanya.
Ia mengatakan kedaulatan pangan menjadi isu strategis bagi negara-negara di dunia dalam mencari lahan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
"Pangan menjadi kekuatan strategis dalam membangun stabilitas nasional. Dalam usaha membangun sistem keamanan rakyat semesta. Kepastian kedaulatan pangan harus menjadi keseriusan instansi dan komponen lainnya. Karena sangat terkait dengan aspek lainnya," ujarnya.
Ketua Forum Purnabakti Eselon Satu Indonesia (Forpesi) Iskandar Andi Nunung mengatakan forum tersebut sebagai wadah untuk menggalang perhatian, minat, dan upaya para anggota dari berbagai bidang dan profesi.
Forpesi berkomitmen turut serta mendorong dan mempercepat pembangunan nasional, sektoral, dan daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Oleh karena itu, untuk memastikan terwujudnya kedaulatan pangan, perlu dilaksanakan upaya menyamakan langkah dan tindakan, serta memperkuat sinergi dengan kementerian terkait. Selain itu, perlu merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, pengawasan, dan pengendalian bagi terwujudnya kedaulatan pangan.
"Kedaulatan pangan, terkait aspek produksi, aspek keamanan, politik, ideologi, dan sosbud. Oleh karena itu aspek kedaulatan harus kuat dari semua sektor terkait," katanya.
Ia mengemukakan perlunya menampilkan pemetaan masalah serta upaya penanganannya. Kekurangan pangan, katanya, akan menimbulkan keamanan terganggu. Oleh karena itu, kehadiran TNI di bidang pangan bukan suatu kebetulan, tapi hal yang tidak bisa dipisahkan. "TNI perlu diperkuat sesuai dengan fungsi dan tugas TNI," katanya.
Dalam pembangunan kedaulatan pangan, Kementerian Pertanian barang tentu menjadi poros, sedangkan TNI dan segenap instansi terkait lain memutar poros itu dengan serasi dan seimbang, sehingga terjadi pembangunan yang bagus. "Karena pembangunan di bidang pangan selama ini cenderung ego sektoral," katanya.
Jumlah peserta dalam kegiatan itu 169 orang, terdiri atas 109 peserta, empat narasumber dan dua pembicara kunci, 42 penyelenggara dan 12 orang lainnya undangan.
KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, KSAL Laksamana TNI Ade Supandi, KSAU Marsekal TNI Agus Supriyatna, dan akademisi DR Ir Suryo Wiyono Msc Agr, akan menjadi narasumber dalam kegiatan itu. []
