Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung akan mengandalkan skema public private partnership (PPP) dalam pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur tahun mendatang.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan pembangunan Kota Bandung ke depan akan terus mengadopsi skema PPP. Dia menjelaskan, inti skema tersebut agar pembangunan Kota Bandung bisa datang lebih cepat mendapat banyak kemudahan di akhir tahun.
"Sehingga tahun depan kita bisa memulai dua-tiga proyek dengan skema ini. Daripada mengandalkan APBD perubahan tidak akan datang lebih cepat," katanya di Bandung, Senin (9/11/2015).
Namun agar pelaksanaanya mulus, pihaknya akan diskusi dengan DPRD agar regulasi skema PPP ini dapat disinkronkan dengan aturan lain yang menyangkut pembangunan infrastruktur.
"Siapapun nanti wali kotanya ganti-ganti tidak mempengaruhi komitmen investasi. Kalau ini tidak dilakukan sampai kapan pun juga yang namanya perubahan di kota itu dicicil perlahan-lahan dan lama," katanya.
Dia menjelaskan, skema PPP ini akan diberlakukan bagi infrastruktur seperti kereta api ringan, cable car, dan kereta api listrik.
Menurutnya, skema PPP ini akan terus digenjot hingga dua tahun ke depan sehingga pembangunan Kota Bandung sebagai smart city keseluruhan dapat terwujud.
"Super hebohnya 2017, karena 2016 kita diskusi persiapan paling satu, dua sebagai contoh bahwa ini bisa berhasil."
Terpisah, Pemprov Jabar menilai skema PPP yang akan diterapkan tidaklah mudah karena sampai saat ini belum ada brown book atau buku coklat investasi yang dipersiapkan daerah.
Kepala Bappeda Jabar Denny Juanda Puradimadja mengatakan investor-investor besar bermodal besar rata-rata ingin langsung masuk ke dalam proyek yang ada di buku coklat.
Buku ini mensyaratkan proyek-proyek yang ditawarkan sudah siap tender dan sudah dilakukan feasibility study hasil dari konsultan internasional.
Pendetailan dan kajian semacam ini menurutnya yang akan dimatangkan oleh konsultan lalu disusun ke dalam buku coklat PPP.
Ke depan Pemprov Jabar memilih memasukan rencana aksi multipihak agar proses pembangunan bisa cepat dan terintegrasi dengan baik.
Pihaknya menghitung untuk membangun proyek infrastruktur di Jabar hingga 2025 total diperlukan dana sekitar Rp600 triliun.
Menurutnya, dengan kondisi ini tidak mungkin mengandalkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Ke depan, pemerintah hanya akan menyediakan anggaran 20% saja, sisa 80% diharapkan berasal dari swasta,” katanya.
