Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon menolak keras rencana Menteri BUMN Rini Soemarno mengakuisisi Pertagas oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
“Saya menolak keras! Ini niat-niat jahat. Tujuannya, untuk memperkuat basis episentrum kekuatan kelompok mereka. Kita kuat menduga, ini misinya karena privatisasi kelompoknya saja. Niat-niat jahat itu harus dipotong. Jangan ada lagi Pelindo-Pelindo lain,” kata Effendi, Selasa (8/12/2015).
Menurut Effendi, rencana akuisisi tersebut sarat dengan muatan kepentingan. “Untuk itu jangan ada lagi, no way! Kalau mau fair, Pertagas yang harus mengakuisisi PGN,” kata Effendi.
Effendi menambahkan, kedua perusahaan tersebut sebenarnya berbeda. Karena secara prinsip perusahaan, keduanya jelas bertolak belakang. PGN adalah perusahaan terbuka yang hanya berorientasi keuntungan, sedangkan Pertagas adalah state on company. “Jadi ada afirmatif yang tidak ditemukan di dalam misi perusahaan yang beriorientasi kepda laba. Prinsipnyanya saja sudah berbeda, tidak bisa diasatukan,” kata Effendi.
Dalam konteks itu pula, Effendi setuju akuisisi Pertagas akan sangat mencemaskan. Karena dengan demikian, bisa menutup Pertamina untuk menjadi agregator gas dan membuka peluang selebar-lebarnya kepada PGN. Padahal diketahui, selain merupakan perusahaan yang berorientasi keuntungan, hampir setengah saham PGN juga dimiliki asing. “Ini jelas sangat berbahaya!” lanjutnya.
Sebelumnya, penolakan terhadap rencana peleburan Pertagas ke dalam PGN juga ditentang Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Untuk itu mereka mendatangi Kementerian BUMN dan berniat menemui Rini Soemarno. Namun, ke-25 orang yang mewakili 18 serikat pekerja dan 14 ribu keryawan yang tergabung di dalam ke-18 serikat pekerja tersebut, “Hanya” ditemui Edwin Hidayat Abdullah, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN.
Menurut Presiden FSPPB Eko Wahyu Laksmono, kedatangan mereka antara lain adalah meminta Pemerintah Republik Indonesia (cq. Menteri BUMN), untuk menghentikan segalan upaya peleburan dan sikronisasi Pertagas ke dalam PGN. Sebaliknya, FSPPB meminta PGN yang dilebur ke dalam Pertamina, untuk penguatan gas nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia. “Tuntutan ini disampaikan demi kepentingan nasional dalam rangka membangun kedaulatan energi, yang pada gilirannya akan mampu memperkuat ketahanan nasional,” kata Eko.
Eko juga menyampaikan, sangat berbahaya jika PGN diberi kesempatan mengakuisisi Pertagas. Karena dengan demikian, praktis urusan gas dikuasai oleh PGN, dan PGN berpeluang menjadi agregator gas. Akibatnya, lanjutnya, PGN berkesempatan terlibat di dalam UU Migas, mengingat perannya dalam urusan gas sudah dominan dan Pertamina sudah tidak terlibat lagi di bisnis gas,” kata Eko.
Jika kondisi demikian yang terjadi, tentu bencana bagi ketahanan energi nasional. Pasalnya, lanjut Eko, sejak awal didirikan, Pertamina telah membuktikan eksistensi dan dedikasinya dalam pengelolaan migas sebagai salah satu penyangga utama APBN dan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan energi nasional.
Menyikapi hal tersebut, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, hingga belum ada keputusan mengenai bentuk sinergi antara Pertagas dan PGN. Yang jelas, sesuai pesan Presiden Jokowi, adalah membuat PGN dan Pertagas bisa bersinergi di dalam jaringan pipa gas dan optimalisasi resources gas domestik. Urgensinya, adalah pengembangan gas secara nasional.
