Bisnis.com, MAKASSAR - Relokasi terminal dinilai menjadi solusi jangka panjang dalam menangani kepadatan trafik angkutan umum yang tidak berbanding lurus dengan kapasitas dan infastruktur publik tersebut di Makassar.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Makassar, Irwan, mengemukakan relokasi merupakan opsi yang paling memungkinkan direalisasikan agar penyediaan terminal infrastruktur darat bisa lebih optimal.
"Paling mendesak itu di Terminal Malengkeri, selain memang kapasitasnya sudah tidak memadai, lokasinya juga kurang strategis dan bahkan kadang memicu kemacetan di ruas sekitarnya," ucapnya kepada Bisnis, Senin (29/2/2016).
Adapun, Terminal Malengkeri terletak di ruas Sultan Alauddin, salah satu ruas tersibuk di Makassar, merupakan penghubung dengan beberapa kabupaten di bagian selatan. Selain itu, lokasi terminal relatif dekat dengan pusat kota dan kawasan bisnis di Makassar.
Terminal tersebut, kata Irwan, kerap menjadi pemicu kemacetan lantaran jumlah angkutan umum yang melintas tidak sebanding dengan kapasitas terpasang sehingga memanfaatkan areal sekitar sekitar dan mengakibatkan kemacetan.
Menurutnya, selain persoalan kapasitas, fasilitas di terminal tersebut juga cenderung minim dan kerap dikeluhkan oleh pengguna jasa transportasi darat yang melalui Malengkeri. "Kondisinya tidak memadai, juga kerap menjadi biang macet. Opsi paling memungkinkan itu direlokasi," katanya.
Irwan mengatakan, alternatif lahan untuk relokasi terminal bisa dilakukan di wilayah Hertasning dan Minasaupa, yang mana dari sisi lokasi cukup strategis.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Makassar Muhlis Mas'ud mengatakan relokasi merupakan opsi selanjutnya jika optimalisasi pelayanan dan fasilitas terminal tidak mampu mengakomodir trafik kendaraan maupun pengguna jasa transportasi darat di daerah tersebut.
Dia menjelaskan, khusus Terminal Malengkeri dinilai masih cukup representatif dalam melayani trafik kendaraan angkutan umum kendati dalam pengelolaan dan pengembangan kurang optimal.
"Apalagi terminal di Makassar itu dikelola secara profesional oleh Perusda, sehingga APBD tidak bisa masuk dalam pembenahamnya. Sehingga yang bisa kita lakukan, mendorong agar ada optimalisasi serta mendukung operasional sesuai dengan domain kami," katanya.
Sementara itu terkait relokasi, jika kemudian akan dilakukan akan lebih memprioritaskan wilayah pinggiran sehingga armada bus AKDP tidak lagi beroperasi masuk ke dalam kota.
Langkah tersebut akan disinergikan pula dengan kebijakan pelarangan aktivitas armada perusahan otobus melakukan kegiatan operasional, menaikkan dan menurunkan penumpang, di dalam kota. "Jika opsi relokasi kemudian menjadi pilihan, tentunya Dishub akan usulkan pinggiran kota untuk pembangunan terminal baru," katanya.
Adapun relokasi terminal telah pernah dilakukan Pemkot Makassar pada 2002 silam dengan memindahkan seluruh aktivitas Terminal Panaikang, terminal paling sibuk di Makassar, ke Terminal Regional Daya yang berjarak sekitar 15 kilometer dari pusat kota.
Pemindahan tersebut mengacu pada pertumbuhan trafik armada AKAP maupun AKDP yang semakin tunggi serta aktivitas terminal yang kerap memicu kepacetan parah di ruas Perintis Kemerdekaan yang mana relatif sangat dekat dengan pusat bisnis, pemerintahan dan lainnya.
