Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menginginkan adanya alokasi lahan seluas 50 hektare di seputaran lokasi kilang bahan bakar minyak Tuban yang dibangun oleh investor Rusia, Rosneft.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan yang bertujuan untuk menekan efisiensi sektor perindustrian yang sudah existing di seputaran wilayah tersebut.
“Tuban itu daerah industri, kita harus lakukan efisiensi yaitu industrial estate dan pelabuhan. Kami tetap minta tanah untuk pelabuhan,” katanya di Kompleks Istana Negara, Senin (18/7/2016).
Menurutnya, dulunya pihaknya telah memperoleh alokasi lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi karena ada kerjasama antara PT Pertamina (Persero) dengan Rosneft untuk membangun kilang Tuban, maka kementerian mengalokasikan 340 hektare tanah milik Perhutani itu.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Pertamina agar menyediakan lahan seluas 50 hektare untuk pembangunan pelabuhan. Pasalnya, industri di kawasan tersebut sudah besar sehingga jika tidak ada pelabuhan maka tidak akan efisien.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan jika ketersediaan pelabuhan di wilayah tersebut akan bagus. Hanya saja, dia meminta agar Pemprov Jatim berkomunikasi dengan Pertamina terkait persoalan lahan tersebut.
“Ya tergantung pertamina. Kan pertamina yang tahu. Nggak lah, jangan business to business, sesama pemerintah jawab saja, persis riil berapa seh, kalau ada pelabuhan kan lebih bagus,” katanya.
Dia mengungkapkan pihaknya sebenarnya memiliki lahan seluas 600 hektare yang sebagian memang telah digunakan oleh Pertamina. Namun, ada juga yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi (migas).
Terkait perizinan lahan untuk kilang itu, lanjut Siti, sudah tidak ada masalah. Pihaknya menegaskan bahwa segala urusan di Kementerian LHK telah selesai tanpa hambatan sedikitpun.
“Nggak ada masalah, nggak ada yang saya tahan-tahan. Perintahnya bapak Presiden yang di Tuban harus jalan,” katanya.
Di sisi lain, Soekarwo mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim tidak tertarik untuk memiliki saham di kilang Tuban itu. Pasalnya dia menilai adanya keterbatasan di APBD Provinsi Jawa Timur. “Duitnya siapa, kalau golden share ya mau saja.”
