Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perdagangan memastikan meski anggaran pembangunan pasar tahun ini terkoreksi sedikit dari tahun lalu, tapi jumlah pasar yang direvitalisasi tetap sesuai target.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagagan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan akan ada skema berbeda dalam revitalisasi pasar. Kemendag, lanjut dia, menyediakan beberapa tipe revitalisasi pasar baik secara fisik dan manajemennya.
“Memang ada pemotongan anggaran untuk pembangunan pasar, tapi tidak besar. Dengan skema baru ini, akan disesuaikan tipenya misalnya tipe a sekian, b sekian, dan seterusnya. Tapi yang pasti jumlahnya 1.000 pasar tetap,” jelas Oke di Gedung Kemendag, Senin (5/9).
Adapun, Kemendag memang tengah menyiapkan skema baru pembangunan pasar untuk mendirikan 1.000 pasar baru pada tahun depan. Skema ini sekaligus juga akan digunakan sebagai landasan audit pasar-pasar yang dinilai tak beroperasi sesuai standar.
Pembangunannya, lanjut Oke, akan diprioritaskan pada beberapa daerah yang dinilai perlu intervensi pemerintah. Jenis daerah yang masuk dalam daftar yakni kawasan yang dipandang tak produktif dan ekonomis.
Di sisi lain, pada daerah yang ekonominya dipandang produktif, pembangunan pasarnya akan diserahkan kepada pihak swasta.
“Kami ubah arah, prioritas, dan kriteria pasar yang akan dibangun. Untuk standarnya, akan menggunakan skema a, b, c, dan seterusnya,” jelas Oke.
Hingga kini, Kemendag sendiri telah menyiapkan daftar daerah-daerah yang menjadi prioritas pembangunan pasar. Kendati demikian, pembangunannya masih akan menunggu rampungnya skema dan tipe bangunan pasar.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan untuk pendirian pasar anyar, pihaknya akan mengacu pada standar pasar milik Sinar Mas Land. Menurutnnya, entitas Grup Sinar Mas itu akan menyerahkan prototype pasar di BSD City, Tangerang, lengkap dari skema A hingga D dengan perhitungannya.
Pembangunan pasar di tiap daerah, sebut Enggar, akan disesuaikan dengan skema tersebut, kebutuhan daerah, beserta alokasi dananya.
Skema milik Sinar Mas Land tersebut, lanjut Enggar, juga akan digunakan sebagai standar evaluasi operasional pasar yang dibangun dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Pasalnya, Kemendag menemukan banyak pasar yang mewajibkan retribusi, tapi dana pungutan tersebut malah dipakai untuk aksi politik. “Banyak dana retribusi yang seharusnya digunakan untuk kebersihan dan operasional pasar, malah dipakai untuk bupati dan walikota tempat pasar itu berdiri, ini akan segera kami audit,” tegas Enggar.
Adapun, sepanjang tahun lalu, dari 1007 rencana pasar yang dibangun, ada 11 pendirian pasar yang tak terealisasi. Enggar mengungkapkan batalnya pembangunan tersebut yakni adanya beberapa daerah yang menyatakan tak dapat melaksanakan kegiatan pembangunan pasar. Penyebabnya, akibat alasan mengundurkan diri, gagal lelang, dan putus kontrak.
Seperti diketahui, dalam program Nawacita milik Presiden Joko Widodo, ditargetkan sebanyak 5.000 pasar akan dibangun dan direviltalisasi hingga 2019 mendatang. Penyebabnya, mayoritas pasar tradisional mulai ditinggalkan konsumen karena kondisinya yang dinilai tak layak.
