INDUSTRI PERIKANAN: KADIN Minta Susi Jangan Ragu Jalankan Inpres No 7/2016

Bisnis.com, JAKARTA -  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti jangan ragu dalam menjalankan Instruksi Presiden No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

"Pada intinya Kadin meminta agar Ibu Susi jangan ragu melaksanakan amanat Presiden melalui Inpres ini," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa kepada pers di Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Untuk itu, menurut Andi, Menteri Susi juga diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah kongkrit guna menahan sejumlah gejala deindustrialisasi perikanan secara nasional.

Andi berpendapat bahwa saat ini terjadi deindustrilisasi perikanan nasional yang mengakibatkan banyak usaha perikanan di kawasan timur Indonesia gulung tikar serta banyak nelayan menganggur.

"Padahal, penopang perekonomian di Indonesia timur salah satunya adalah sektor perikanan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia.

Setelah Menteri Susi melakukan pengetatan di industri ini, lanjutnya, deposit perikanan nasional melimpah ruah tetapi sayangnya, tidak diikuti dengan kebijakan hilirisasi perikanan.

Guna mengatasi masalah ini, Andi meminta Menteri Susi tidak perlu ragu dalam melakukan industrilisasi perikanan.

Saat ini, ujar Andi, semangat industrilusasi baru datang dari Kementerian Perindustrian, yang akan mendorong pengembangan industri di sektor perikanan dan maritim di wilayah timur Indonesia.

Sebagaimana diwartakan, Wakil Ketua Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat (9/9) meyakini dampak penerapan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional bakal sangat kuat ke depannya.

"Menindaklanjuti Inpres No. 7/2016. Setelah dievaluasi ini sangat 'powerful' (kuat sekali) dan dampaknya sangat besar sekali kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan," tutur Yugi Prayanto.

Menurut Yugi, Inpres No. 7/2016 sangat kuat karena Presiden Joko Widodo menginstruksikan hingga 25 kementerian/lembaga untuk memberikan dukungan mengembangkan industri perikanan di Tanah Air.

Selain itu, ujar dia, pihaknya juga sudah bertemu kepada sejumlah pihak seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Maritim Luhut Panjaitan, guna memberikan masukan solusi terkait beragam regulasi yang selama ini dinilai memberatkan dunia usaha.

Kadin dan berbagai asosiasi terkait sektor kelautan dan perikanan memberi pandangan seperti bila sejumlah aturan yang memberatkan ini diubah maka akan bertambah berkali-kali lipat nilai tambahnya.

Pembicara lainnya, Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono mengatakan beragam permasalahan di sektor perikanan masih berlarut-larut dan lama tanpa solusi.

Bahkan, ujar Ono Surono, sudah ada pengusaha perikanan yang pesimis dan menjual seluruh asetnya yang terkait dengan bisnis perikanan, beralih ke bidang lain.