Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkap Badan Layanan Usaha (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dan Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) tidak signifikan memberikan setoran kepada negara.
Prasetyo Hadi menuturkan hal itu dikarenakan minimnya sejumlah kontrak-kontrak yang dimiliki dan dikelola oleh kedua BLU tersebut.
"Perlu ada perbaikan dari sisi bagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang kemudian dihasilkan dan diserahkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (13/11/2024).
Sejalan dengan hal itu, Mensesneg mengaku bakal mengkaji ulang seluruh kontrak yang telah diteken oleh kedua BLU itu.
Di sisi lain, kontrak yang dikelola oleh PPKGBK dan PPK Kemayoran juga telah di ujung masa perjanjian. Sehingga, ke depan pemerintah bakal mendorong dua BLU itu pada pengadaan kontrak yang lebih besar.
“Kami mohon izin, kebetulan juga dua BLU ini sudah habis beberapa masa kontraknya dan kami mohon izin dalam waktu dekat bulan ini akan kami selesaikan semuanya,” pungkasnya.
Baca Juga
Untuk diketahui, PPKGBK sendiri merupakan badan layanan usaha (BLU) yang saat ini mengelola kawasan Gelora Bung Karno. Termasuk di dalamnya, pengelolaan pada aset seperti Hotel Sultan hingga Balai Sidang atau Jakarta Convention Center (JCC).
Sementara itu, aset kelolaan PPK Kemayoran salah satunya yakni Wisma Atlet yang saat ini tengah dilakukan proses renovasi untuk dialihfungsikan menjadi rumah susun (rusun) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan komersil.
Adapun, proses renovasi tersebut ditargetkan bakal rampung tahun ini. Di mana, lingkup renovasi yang saat ini tengah dikerjakan sebatas memastikan sejumlah sarana dan prasarana di Wisma Atlet kembali berfungsi secara optimal usai digunakan menjadi RS Darurat pada beberapa waktu lalu.
