Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegur Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu terkait ketidaksesuaian data desa yang belum terlistrik oleh PT PLN (Persero).
Teguran itu Bahlil layangkan dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). Mulanya, Bahlil mengatakan bahwa berdasarkan data perhitungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM masih ada 5.600 desa yang belum terlistriki.
Namun, itu tidak sesuai dengan data yang dia terima dari PLN. Data yang Bahlil kantongi mengungkapkan bahwa desa yang belum terlistriki mencapai lebih dari 10.000.
"Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan [listriki]. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya. Oh 10.000? Ini tambah. Ini enggak tahu Dirjen saya yang enggak benar atau dirut PLN nya yang nggak benar," ujarnya.
Bahlil pun lantas berseloroh meminta Jisman dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo untuk bertemu dengan dirinya. Pertemuan itu seolah ditujukan untuk membahas ketidak selarasan data desa yang belum terkistriki.
"Kalian habis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi materinya baru, padahal dirutnya cuma satu, nggak berubah-ubah," kata Bahlil dengan nada guyon.
Baca Juga
Dia mengatakan mungkin data tersebut sudah terjadi perubahan. Hanya saja, dia belum mendapatkan laporan dari perubahan tersebut.
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya mendata jumlah desa yang belum terlistriki. Pasalnya, pihaknya bakal membangun pembamgkit listrik tenaga surya (PLTS) di desa-desa tersebut.
"Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari Kota Kabupaten atau Kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai," tuturnya.
Bahlil lantas mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan terkait biaya yang akan dikeluarkan untuk program tersebut. Menurutnya, program itu nantinya akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, bukan dari PLN.
"Selama ini kan di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh bapak presiden dengan melihat skala prioritas," ucapnya.
