Bisnis.com, JAKARTA — Kemen Koperasi (Kemenkop) dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan mempercepat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Adapun, percepatan ini dilakukan melalui sinkronisasi data desa dari BPS.
Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa yang tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 (Inpres 8/2025).
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan data berperan penting sebagai landasan kebijakan pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.
Menurut Budi, salah satu alat untuk pengentasan kemiskinan adalah melalui Kopdes/Kel Merah Putih yang akan diarahkan untuk menyasar langsung kantong-kantong kemiskinan.
“Kopdes/Kel Merah Putih ini bisa berdampak sosial secara nyata seperti pengurangan kemiskinan, memutus rantai distribusi yang panjang dan lainnya,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (6/8/2025).
Ke depan, Kemenkop dan BPS akan melakukan pendalaman terkait sinkronisasi data desa di seluruh Indonesia, termasuk dengan profil kemiskinan yang ada di desa. Dengan begitu, langkah ini dapat digunakan oleh pengelola KopDes/Kel Merah Putih dalam merumuskan arah perjalanan bisnis yang dijalankan.
Baca Juga
“Kunci keberhasilan program ini adalah kerja sama antar kementerian dan lembaga. Komunikasi adalah kunci,” ujarnya.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menambahkan bahwa BPS berperan penting untuk mendukung data desa. Ferry menyebut, Kopdes/Kel Merah Putih sangat membutuhkan profil desa untuk memetakan potensi apa saja yang dapat dikembangkan oleh koperasi, termasuk dalam hal penyaluran berbagai komoditas strategis yang disubsidi pemerintah agar lebih tepat sasaran.
“Kami butuh dukungan BPS, misalnya untuk menyalurkan pupuk subsidi, kami perlu tahu berapa luas lahan pertanian dan jumlah petaninya. Dengan data yang akurat, distribusi bisa lebih tepat,” kata Ferry.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki beragam data penting terkait profil desa secara nasional, termasuk potret profil kemiskinan di desa.
Merujuk data BPS, per Maret 2025, angka kemiskinan secara nasional sebesar 23,85 juta. Angkanya turun dari periode September 2024 yang mencapai 24,06 juta jiwa.
Jika ditinjau lebih jauh, Amalia mengungkap profil kemiskinan ekstrem secara nasional mencapai 2,38 juta jiwa atau turun 0,40 juta jiwa terhadap September 2024.
Di sisi lain, Amalia melihat program Kopdes/Kel Merah Putih memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
“Dengan data koperasi yang mengalir, kita nantinya bisa merekam seberapa jauh kontribusi KopDes/Kel Merah Putih terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Amalia.
Adapun sebagai upaya menambah akurasi data hingga ke level desa, BPS juga memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggabungkan data sosial dan ekonomi dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
Selain itu, DTSEN dapat dijadikan rujukan atau acuan untuk menentukan arah kebijakan terkait dengan upaya penuntasan kemiskinan ekstrem terutama di desa.
Amalia menambahkan, BPS juga membuka peluang untuk menyediakan aplikasi pendataan koperasi secara khusus untuk mendukung keberlanjutan program KopDes/Kel Merah Putih.
