Susilo Bambang Yudhoyono
BISNIS.COM, JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk segera mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan the World Trade Organization (WTO) terkait dengan semakin besarnya impor pangan yang melemahkan daya saing Tanah Air.
Koalisi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme menyatakan WTO telah melemahkan daya saing Indonesia, sehingga berdampak pada meluasnya praktik korupsi dan impor pangan. Oleh karena itu, koalisi tersebut mendesak agar Indonesia segera keluar dari organisasi perdagangan dunia itu.
Henry Saragih, salah satu anggota koalisi, mengatakan penangkapan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, merupakan satu masalah atas dugaan keterlibatan korupsi pada kuota impor daging.
"Berdalih untuk melindungi kepentingan nasional terhadap aturan WTO yang melarang pembatasan impor, penetapan kuota impor menimbulkan persekongkolan antara importir dengan pemerintah," kata Henry dalam siaran pers bersama yang dikutip Selasa (19/02/2013) di Jakarta.
Koalisi mencatat impor produk pangan Indonesia telah menyedot anggaran lebih dari Rp 125 triliun pada tahun lalu. Dana tersebut digunakan untuk impor daging sapi, gandum, beras, kedelai, ikan, garam, kentang, dan komoditas pangan lain yang akhirnya memperparah kehidupan rakyat, utamanya perempuan.
Di sisi lain, Henry menuturkan, impor pangan, khususnya di sektor perikanan, telah menyebabkan industri perikanan Indonesia lebih sedikit menyerap tenaga kerja. Selama 2009-2011, industri pengolahan ikan hanya mampu menyerap sekitar 250.000 jiwa.
Riza Damanik, anggota koalisi lainnya, memaparkan, WTO juga telah menempatkan Indonesia pada posisi lemah hingga tidak berdaulat berhadapan dengan bangsa-bangsa di dunia. Rencananya, Indonesia akan menjadi tuan rumah acara WTO pada tahun ini.
"Kami meminta Presiden maupun DPR tidak menggunakan momentum tersebut untuk meliberalisasi sektor-sektor strategis nasional dengan mengikatkan diri di berbagai perjanjian perdagangan bebas," kata Riza. "Termasuk pangan dan pertanian yang akan memperkuat penindasan dan pemiskinan."
