Bisnis.com, JAKARTA— Sidang Tingkat Menteri ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO di Bali, 3-6 Desember 2013, akan menjadi momentum bersejarah. Jika hasil konferensi yang akan dinamai Bali Package dapat disepakati, Indonesia akan dicatat dalam sejarah penting organisasi beranggotakan 159 negara tersebut.
Betapa tidak. Sidang WTO yang banyak dibebani pembicaraan tentang subsidi—termasuk pertanian—dan hambatan nontarif dalam perdagangan antarnegara, sejak Putaran Uruguay selalu menghasilkan kesepakatan yang mengambang.
Sudah 12 tahun para anggota WTO gagal mencapai kesepakatan dalam isu penting perihal subsidi, meski itu bukan satu-satunya isu yang menjadi concern negara-negara anggota. Inti persoalan adalah tiadanya kesamaan kepentingan antara negara-negara berkembang dan miskin dengan negara maju yang dipelopori Amerika Serikat.
Maka, sebagai ketua forum G-33 atau negara-negara berkembang dan miskin, Indonesia pantas berada di depan untuk memuluskan kesepakatan baru dalam sidang WTO 3-6 Desember di Bali pekan ini.
Secara keseluruhan, seperti dikemukakan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, terdapat setidaknya tiga isu besar yang akan menjadi bahasan dalam sidang WTO Bali. Ketiga isu tersebut adalah tentang subsidi pertanian, fasilitasi perdagangan dan penguatan peran negara-negara miskin atau less-developed countries dalam perdagangan internasional.
Apabila ketiga isu tersebut berhasil disepakati sesuai aspirasi yang berkembang di kalangan negara berkembang, bisa disebut sepersepuluh persoalan yang selama ini menghambat kelanjutan Putaran Uruguay bisa mulai terurai.
Indonesia sendiri akan mengusulkan agar WTO menyepakati peningkatan subsidi pertanian hingga 15% bagi negara berkembang dan miskin. Usulan itu dilandasi semangat bahwa sektor pertanian tidak mungkin maju tanpa kesepakatan subsidi yang bisa diterapkan di negara berkembang, mengingat negara maju jauh lebih agresif dalam menerapkan subsidi pertanian yang nilainya puluhan miliar dolar AS.
Sejauh ini, negara-negara maju seolah membatasi plafon subsidi pertanian bagi negara berkembang dan miskin dalam kisaran maksimal 10%. Angka itu didasarkan kesepakatan yang dicapai pada Putaran Uruguay tahun 1986, yang sekaligus menjadi acuan dalam mekanisme penentuan harga komoditas pertanian.
Jika kenaikan plafon subsidi hingga 15% disepakati, dengan mengacu pada kondisi harga tiga tahun terakhir, tentu ini akan memberikan banyak manfaat bagi negara berkembang dan negara miskin yang menghadapi tantangan dalam ketahanan pangan dan daya saing pertanian.
Optimisme menuju kesepakatan semacam itu tampaknya masih penuh tanda tanya. Indonesia sendiri memperkirakan peluang tercapainya kesepakatan hanya 49%. Namun, pun apabila tidak tercapai kesepakatan, konferensi Bali diharapkan mampu mengirimkan pesan kuat, bahwa negara majulah yang tidak punya concern untuk meletakkan landasan perdagangan dunia yang adil bagi negara berkembang dan negara miskin.
Mengapa demikian? Seperti kita pahami, negara maju di bawah kepemimpinan Amerika Serikat—di dalamnya ada Uni Eropa dan Jepang—selalu berhadap-hadapan dengan negara berkembang terutama China dan India.
Dalam negosiasi ihwal teknologi informasi, misalnya, baru-baru ini Perwakilan Dagang AS menuduh China menghambat jalannya kesepakatan di WTO karena meminta pengecualian terhadap 100 produk terkait teknologi informasi.
Keberatan Beijing yang meminta pengecualian terhadap produk-produk seperti komputer pribadi, laptop, mesin faks, perangkat lunak komputer dan chips, diajukan menyusul proposal Washington untuk memotong biaya impor terkait produk teknologi informasi, sebagai bagian dari perluasan kesepakatan WTO yang sudah mandeg selama 16 tahun.
Masalahnya, isu teknologi informasi ini bisa dipakai AS untuk menghambat tercapainya kesepakatan pada bidang-bidang yang lain, yang menurut China dianggap sebagai inskonsistensi sikap Washington.Karena itulah, dalam situasi tersebut, bukan tidak mungkin sidang WTO di Bali akan berlangsung alot. Dan kalaupun sidang WTO ke-9 kemudian gagal membuahkan kesepakatan, bisa jadi akan muncul pesan kuat bahwa negara majulah yang kini menjadi biang keroknya.
Meski begitu, sebagai tuan rumah, Indonesia harus berupaya maksimal. Indonesia harus mampu menjadi jembatan antara kepentingan negara maju dengan negara berkembang; sekaligus mendorong daya saing negara-negara berkembang dan miskin yang selama ini dalam posisi kurang beruntung.
