Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia tengah membujuk India untuk menerima solusi ‘Peace Clause’ yang disodorkan Amerika Serikat dengan alasan agar perundingan Paket Bali tak mengalami kemandekan.
Informasi yang diperoleh Indonesia Global Justice menyebutkan Indonesia hari ini, Rabu (4/12) memimpin pertemuan terbatas antara AS, Uni Eropa, Kanada, Brasil dan India untuk merundingkan isu ‘Peace Clause’ yang saat ini ditolak mentah oleh India.
“Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka menekan India untuk dapat menerima tawaran ‘Peace Clause’,” demikian isi keterangan tertulis IGJ yang diterima Bisnis, Rabu (4/12/2013).
‘Peace Clause’ merupakan solusi sementara (interim solution) yang ditawarkan AS sebagai jalan tengah atas tuntutan 46 negara G33 yang menginginkan agar stok pangan yang disubsidi pemerintah ditingkatkan dari 10% menjadi 15% terhadap produksi nasional.
India dengan penduduk 1,24 miliar menurut data Bank Dunia pada 2012 melihat sudah saatnya ambang batas subsidi itu direvisi karena tidak sejalan lagi dengan kebijakan ketahanan pangan mereka.
Sebagaimana diketahui, Putaran Uruguay yang digulirkan sejak 1986 hanya mengizinkan negara berkembang dan negara miskin (least developed countries/LDCs) menyubsidi 10% output pangan nasional, sedangkan negara maju 5%.
Adapun klausul damai akan memperbolehkan negara berkembang dan negara miskin (least developed countries/LDCs) menyubsidi lebih dari 10%, tetapi hanya selama 4 tahun sampai solusi permanen tentang paket pertanian ini dihasilkan.
G33 awalnya menolak tawaran AS tersebut dengan alasan tak ada jaminan solusi permanen akan dihasilkan dalam tempo empat tahun sehingga semestinya peace clause diterapkan hingga waktu yang tak terbatas sampai solusi itu ditemukan.
Namun, belakangan sikap sebagian anggota G33, termasuk Indonesia, melunak dengan alasan itu jalan terbaik bagi negara berkembang dan kurang berkembang sementara ini.
Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik melihat kunci perundingan WTO kali ini ada di tangan India dan AS sebagai pemain utama yang saling berkontradiksi.
AS akan terus melancarkan desakan untuk ‘mengganggu’ India. Washington sangat menginginkan New Delhi bisa menerima tawaran. “Tentu dengan argumen jika Paket Bali gagal, maka akan memperlemah sistem perdagangan multilateral dan menghancurkan WTO,” ujarnya.
