Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah menargetkan permukiman kumuh pada tahun depan hanya tersisa 8% dengan cara meningkatkan akses ketersediaan infrastruktur dasar pemukiman seperti air minum dan sanitasi guna meningkatkan daya saing.
"Kawasan permukiman kumuh di Indonesia akan tersisa 8 persen pada tahun 2015 atau sekitar 30.407 hektare," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Imam S Ernawi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (19/10/2014)
Menurutnya, untuk itu dibutuhkan pendanaan sekitar Rp35 triliun pada satu tahun anggaran. Padahal kemampuan APBN 2015 di sektor ini hanya di kisaran Rp3,8 triliun.
Dengan demikian, ia mengemukakan bahwa dibutuhkan strategi khusus untuk menghilangkan kesenjangan antara pendanaan yang tersedia dengan jumlah pendanaan yang ideal tersebut.
"Kami memiliki indikator 100-0-100, yaitu 100% akses aman air minum, 0% proporsi rumah tangga yang menempati kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi. Ketiganya dihadapkan pada gap pendanaan yang besar, maka perlu strategi yang tepat," ujar Imam.
Menurut catatan Bisnis, pada tahun ini pemerintah yakin dengan capaian 70% akses aman air minum, 10% sisa kawasan kumuh, dan 62% akses sanitasi layak.
Pada 2015, ketiga indikator tersebut ditargetkan mencapai 76% akses aman air minum, 8% kawasan kumuh, dan 70% akses sanitasi.
Pemerintah juga telah mencanangkan program penataan kampung merupakan bagian dari penanganan kawasan permukiman kumuh di Indonesia untuk mencapai target pada tahun 2019.
"Penataan kampung menjadi bagian dari upaya penanganan kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Ditargetkan permukiman kumuh berkurang menjadi 0% bersamaan dengan target meningkatnya cakupan layanan air minum menjadi 100% , dan akses sanitasi layak 100% pada 2019," jelas Imam.
Sebagaimana diketahui, program Penataan Kampung Habitat di Jalan Intan RW 09, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara merupakan Kampung Habitat Pertama di Indonesia.
