Jalan Tol Dalam Kota Bandung Terkendala Lahan

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Achmad Ghani Ghazali mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan kepastian waktu mengenai pelaksanaan pembangunan bebas hambatan di dalam kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), mengingat proses pembebasan lahan di Kota Bandung sangat sulit untuk dilakukan.

 

"Belum diputuskan (pelaksanaan pembangunan) karena belum ada kepastian terkait pembebasan lahannya," kata Gani kepada Bisnis, Kamis (30/10/2014).

 

Sementara itu, Direktur Bina Teknik, Ditjen Bina Marga, Kementerian PU-Pera, Subagyo mengatakan saat ini pihaknya tengah mengupayakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol di Kota Bandung, khususnya untuk seksi Gede Bage sampai Soekarno Hatta sepanjang 4 kilometer.

 

"Dananya sudah tersedia di tahun ini, sehingga pembebasan lahan sepanjang 4 kilometer sudah bisa dilakukan," ujarnya.

 

Dia mengungkapkan, sebenarnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan BIUTR ini sebenarnya memang sulit dilakukan karena lahan untuk pembangunannya melintasi aset milik 14 kementerian.

 

Namun, pihaknya tetap melaksanakan pembebasan lahan karena adanya desakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meminta Kementerian PU-Pera untuk mempercepat proses pembebasan lahan pada seksi Gede Bage-Soekarno Hatta terlebih dahulu, agar pembangunan jalan tol sepanjang 4 km itu bisa segera dilakukan.

 

"Pemprov minta supaya tanahnya segera tersedia untuk membuka akses jalan menuju stadion di Gede Bage dalam menyambut penyelenggaraan PON (Pekan Olahraga Nasional) di Jawa Barat, pada tahun 2016," jelasnya.

 

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat memastikan akan kembali melanjutkan proyek Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) yang sudah terbengkalai beberapa tahun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Deni Juanda mengatakan kepastian kelanjutan pembangunan tol dalam kota Bandung tersebut dilakukan setelah Bappenas meminta Pemprov menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP).

Pemprov menerbitkan SP2LP parsial beberapa tahun silam karena proyek tersebut bersinggungan dengan 14 aset milik kementerian dan lembaga yang berbeda.

Kesulitan mendapatkan izin ini membuat nasib proyek tersebut tak jelas  “Untuk memperoleh izin tersebut harus ada rekomendasi dari menteri jika tanah yang akan dibebaskan milik kementerian,” katanya.

Sejak tahun 2011 sampai hari ini, sambungnya, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan belum bisa mengeluarkan surat penetapan lokasi karena belum adanya surat edaran dari kepala BPN pusat.

Menurutnya, sinyal Bappenas tersebut akan segera ditindaklanjuti pihaknya dengan menerbitkan SP2LP secara total. Bappeda juga berencana untuk mencari surat-surat yang berhubungan dengan izin terkait aset milik kementerian.

 

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengaku pihaknya ingin mempercepat pembangunan tol dalam Kota Bandung tersebut. Menurutnya rencana pembangunan tol itu seharusnya sudah terealiasi pada 2011 lalu. 

Namun, rencana tersebut kandas lantaran sulitnya membebaskan lahan dan memperoleh izin kementerian. "Mencari izinya itu tidak mudah,” ujarnya. 

Akan tetapi, izin pembebasan lahan bisa dipermudah setelah Bappenas mengintruksikan Pemprov Jabar untuk menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP). Aher sendiri mengaku siap menandatangani SP2LP jika seluruhnya sudah rampung.

Proyek BIUTR yang diprediksi memecah kemacetan Kota Bandung direncanakan akan memiliki panjang jalan keseluruhan 27,257 kilometer, dan terbagi dalam dua segmen.

Segmen pertama yaitu Pasteur-Cileunyi dengan panjang 20,6 kilometer merupakan segmen Timur-Barat. Sementara segmen kedua adalah Ujungberung- Gedebage sepanjang 6,7 kilometer yang disebut segmen Utara-Selatan.