USUL PENGHAPUSAN PREMIUM: Pemerintah Pelajari Implementasinya

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan wacana penghapusan BBM ron 88 atau premium yang digulirkan Tim Reformasi Tata Kelola Migas masih dipelajari implementasinya.

Kalla mengatakan wacana penghapusan premium merupakan usulan yang baik. Namun, pemerintah masih mempelajari implementasi usulan tersebut di lapangan.

"Ya tentu suatu usul yang baik. Memang sejak dulu sebenarnya itu usulan karena di samping soal suplai dan kualitas untuk kendaraan karena sulfurnya kurang kan," tutur JK di kantornya, Senin (22/12/2014).

Wapres menuturkan penghapusan premium akan membuat impor BBM ron 92 meningkat. Namun, hal tersebut tidak dinilai sebagai masalah. Pasalnya, penggunaan Pertamax itu akan membuat kualitas pembakaran kendaraan lebih baik.

"Ini masalah kualitas saja, bukan masalah jumlah," katanya.

Selain itu, wacana kebijakan tersebut juga harus dikaji berdasarkan kesiapan teknis industri perminyakan di dalam negeri. Misalnya, kesiapan SPBU dan kilang.

"Saya katakan itu penting untuk suplai dan kedua sangat penting kualitas pembakaran, sehingga mesin-mesin itu lebih awet sebenarnya," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas menyampaikan enam rekomendasi kepada Kementerian ESDM. Salah satunya, adalah menghentikan impor bensin RON 88 dan solar dengan 0,35% sulfur dan menggantikannya dengan impor bensin RON 92 dan solar dengan 0,25% sulfur.