Bisnis.com, NEW DELHI—India menunjuk bankir swasta K.V. Kamath sebagai gubernur bank pembangunan pertama yang dibesut oleh BRICS.
Menteri Keuangan India Rajiv Mehrishi mengatakan hal tersebut dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2015). Kamath akan memimpin bank multilateral yang didirikan atas kerja sama Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).
BRICS membentuk lembaga multilateral dengan aset senilai US$100 miliar pada Juli tahun lalu. Hal ini adalah salah satu upaya untuk meminimalisasi dominasi negara barat atas sistem finansial global.
Kelima negara itu menyepakati bank tersebut akan berfokus pada pembiayaan proyek infrastruktur di negara berkembang. Lembaga ini akan berbasis di Shanghai dan dipimpin oleh India dalam lima tahun masa jabatan. Selanjutnya, pemimpin itu akan digantikan berturut-turut oleh Brasil, dan Rusia.
Kamath, yang kini berusia 67 tahun, adalah veteran bankir yang berhasil mengembangkan ICICI Bank hingga menjadi bank kedua terbesar di negara Taj Mahal itu. Dia memimpin ICICI selama 13 tahun hingga 2009. Bankir senior tersebut juga tercatat sebagai komisaris noneksekutif Infosys.
Pejabat dari Kantor Perdana Menteri Narendra Modi Atul Tiwari mengatakan pemerintah telah menyampaikan keputusan terkait pemilihan Kamath pada negara lainnya. “Mereka sudah mengetahuinya dan tidak ada ruang penolakan karena hal itu sudah diputuskan,” katanya.
Belakangan ini, upaya untuk menyeimbangkan sistem finansial internasional mulai gencar. Selain bank pembangunan yang didirikan BRICS, lembaga multilateral lain yang didirikan oleh negara berkembang adalah Asian Infrastructure Investement Bank (AIIB).
AIIB adalah lembaga besutan China yang anggotanya tak hanya berasal dari Asia tetapi juga dari negara maju, termasuk sekutu Amerika Serikat. Pendirian bank tersebut sempat dipandang sebagai langkah China untuk menandingi lembaga multilateral serupa seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) dan World Bank.
Namun, baik pihak World Bank dan ADB menegaskan keduanya memandang kehadiran bank-bank itu sebagai pelengkap. Pasalnya, kebutuhan investasi infrastruktur di negara berkembang takkan mampu dipenuhi hanya oleh kedua lembaga tersebut.
