Tak Ikut Kunker ke Timur Tengah, Menaker Hanif Dikecam

Bisnis.com, JAKARTA -- Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang tidak mengikuti kunjungan kunjungan Presiden Joko Widodo ke beberapa negara di Timur Tengah. Pasalnya, salah satu misi penting Jokowi dalam kunjungan tersebut adalah membicarakan perlindungan TKI.

"Jika mencermati pemberitaan di media, kami tidak melihat Menaker ikut dalam rombongan kunjungan Presiden Jokowi. Padahal, peran Menaker dalam kaitannya dengan misi Jokowi perlindungan TKI sangat penting," kata koordinator advokasi SPILN, Sudjarwo dalam siaran pers yang diterima, Minggu (13/09/2015).

Beberapa bulan lalu Menaker menghentikan permanen penempatan TKI informal ke beberapa negara di Timur Tengah. Alasannya, selama ini posisi TKI rumah tangga di mata hukum lemah. Tidak ada yang bisa TKI lakukan bila dipindah-tangankan ke majikan lain atau dilarang pulang ke Indonesia meski sebenarnya sudah berakhir masa kontraknya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menaker tentang Penghentian Penempatan TKI pada pengguna seluruh negara-negara Timur Tengah, tercatat ada 21 negara di dalam SK itu, yakni Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libia, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.

"Seharusnya Menaker ikut dalam kunjungan, sekaligus memantau apakah masih ada Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang mengirim TKI informal ke Timteng," ujarnya.

Kendati demikian, SPILN mendukung misi Presiden Jokowi untuk melindungi TKI karena sejalan dengan mandat konstitusi, yakni melindungi segenap warga negara Indonesia.

Selain itu, misi Presiden juga sejalan dengan Nawacita yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara dilandasi semangat kepentingan nasional.

"Sekali lagi, misi Jokowi untuk melindungi TKI harus didorong semua pemangku kepentingan, sehingga permasalahan TKI pelan-pelan akan terselesaikan dengan baik."