Bisnis.com, BOGOR—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan anggaran yang lebih produktif di seluruh kementerian dan lembaga, sehingga sesuai dengan nawa cita yang telah ditetapkan.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan Presiden meminta agar tidak ada lagi anggaran ganda untuk satu sektor. Untuk itu, setiap kementerian harus lebih produktif dan menggunakan nomenklatur yang lebih tegas dalam setiap mata anggarannya.
“Beberapa nomenklatur mata anggaran yang berjaitan dengan pemaknaan ganda harus dihilangkan, sehingga dapat lebih produkyif,” katanya di Istana Bogor, Jakarta, Selasa (8/12).
Pramono menuturkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan anggaran, karena mengubah beberapa nomenklatur mata anggaran menjadi lebih tegas.
Kementerian yang dipimoin Susi Pudjiastuti itu juga telah berhasil menekan belanja pegawai menjadi 20% dari total anggaran, dan 80% lainnya untuk belanja modal. Dengan begitu, kontribusi anggaran yang telah diberikan untuk pemangku kepentingan menjadi lebih besar.
Dia mencontohkan saat ini banyak nomenklatur mata anggaran yang menimbulkan pemaknaan ganda, seperti untuk pemberdayaan, pengembangan, dan pengentasan. Hal itu kemudian diubah oleh Menteri Susi menjadi lebih rinci, agar tepat sasaran.
“Misalnya pemberdayaan nelayan dan sebagainya itu dibuat lebih jelas. Kalau untuk membeli perahu, ya dicatat pembelian perahu, jala dan sebagainya,” ujarnya.
Pramono juga menyebutkan Sekretariat Kabinet telah mengeluarkan edaran yang berisi batas waktu perubahan nomenklatur mata anggaran menjadi rinci pada 4 Juni 2016.
Jokowi Minta Pengelolaan Anggaran Lebih Produktif
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan anggaran yang lebih produktif di seluruh kementerian dan lembaga, sehingga sesuai dengan nawa cita yang telah ditetapkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Lili Sunardi
Editor : Rustam Agus
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
18 menit yang lalu
RI Bidik 16 Juta Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada 2025
19 menit yang lalu
Usai Turunkan PPN, Vietnam Gabungkan Kementerian dan Pangkas PNS
35 menit yang lalu