Bisnis.com, CIREBON - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II Cirebon masih menunggu revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Heru Dewanto, Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana, mengatakan pembangkit berkapasitas 1x1.000 megawatt (MW) tersebut masih menunggu revisi Perda RTRW yang berlaku selama 20 tahun, dan hanya bisa direvisi sekali setelah 5 tahun.
Pihaknya selaku pengelola PLTU II Cirebon telah mulai menganalisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sejak tahun lalu, dan ditarget rampung pada Februari 2016.
"Untuk target kontruksi asalnya dijadwalkan dimulai Mei 2016. Tapi Amdal baru bisa keluar setelah revisi Perda RTRW yang baru bisa dilakukan pada akhir 2016 mendatang," ujarnya, Senin (1/2/2016).
Heru menjelaskan pengurusan izin Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan PLTU II Cirebon saling berkaitan dengan rencana tata ruang yang telah diatur dalam RTRW yang kewenangannya ada di pemerintah daerah.
Pihaknya berharap agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Keppres agar proyek pembangunan infrastruktur strategis seperti PLTU tidak terganjal seperti proyek tersebut.
Padahal, penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN, dan kerja sama pemanfaatan lahan tidur dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekitar 100--150 Ha telah disepakati.
Saat ini, tinggal menunggu revisi Perda RTRW untuk meloloskan izin Amdal agar pencairan dana pinjaman sebesar US$2 miliar atau sekitar Rp27 triliun bisa dicairkan.
“Teknologi yang digunakan sudah tak ada masalah karena memakai teknologi ramah lingkungan yang masuk kategori clean cool teknologi,” ujarnya.
Heru menambahkan jika Keppres tentang revisi RTRW dan Keppres tentang program pembangunan infrastruktur listrik 35.000 MW keluar, pemasangan tiang pancang PLTU II Cirebon bisa terlaksana pada Mei 2016.
“Keluhan soal revisi RTRW telah kami sampaikan kepada presiden, dan langsung mendapat respons cepat dari pemerintah,” ungkap Heru.
