Bisnis.com, JAKARTA - Dyandra Promosindo membantah tak bersikap profesional terkait dengan tudingan Multistakeholders Forestry Programme (MFP) soal pembatalan seminar tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Direktur Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh menuturkan rilis yang dikeluarkan MFP sangat tendensius. Menurutnya, telah terjadi pertemuan pada Sabtu, 12 Maret lalu di Anomali Cafe JIEXPO Kemayoran, antara Dyandra dan MFP.
Hendra mengungkapkan pihaknya sebagai pelaksana pameran harus tunduk kepada pemilik acara pameran yakni Asosiasi Mebel Kayu dan Rotan Indonesia (AMKRI). Dia menuturkan seminar berjudul SVLK, Tiket Menuju Flegt License dinilai kurang tepat karena dilakukan di tengah-tengah pelaksanaan pameran IFEX 2016.
"Dyandra menawarkan ke pihak MFP untuk mengganti topik yang tak kontroversial dan bisa diterima pihak host jika masih tetap berkeinginan melanjutkan seminar. Namun tawaran ini ditolak," kata Hendra dalam rilisnya kepada Bisnis.com, Senin (14/3/2016).
Oleh karena itu, sambungnya, Dyandra menolak tuduhan MFP dalam rilisnya sekaligus mempertanyakan kejujuran MFP. Hendra mengungkapkan pihaknya tengah mempertimbangkan secara cermat dan serius untuk menempuh langkah-langkah hukum atas tindakan MFP.
"Seakan-akan Dyandra berlaku sewenang-wenang dan IFEX tidak mendukung pelestarian hutan Indonesia," kata Hendra lagi.
Dyandra menyatakan SVLK menjadi topik yang sekian tahun mengundang pro dan kontra. Oleh karena itu, keberatan AMKRI dinilai sangat beralasan.
Sebelumnya Multistakeholders Forestry Programme (MFP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menuding Dyandra Promosindo tak bersikap profesional karena membatalkan seminar secara sepihak di acara Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2016.
Smita Notosusanto, Direktur MFP, menuturkan sebagai penyelenggara stan milik KLHK, yang menampilkan 15 IKM Mebel, Kerajinan dan Hutan Rakyat, pihaknya memprotes keras atas perlakuan sewenang-wenang dari Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara IFEX.
