Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Mahfudz Siddiq menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan satelit dalam mengawasi pencurian ikan sehingga tidak perlu menggunakan pesawat patroli yang dinilai akan menyalahi tugas pokok kementerian tersebut.
Menurut Mahfudz, penggunaan satelit dianggap lebih murah dibandingkan membeli enam pesawat patroli sebagaimana diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selain tidak efektif dengan menggunakan pesawat, kini sudah ada teknologi satelit yang bisa dimanfaatkan untuk memantau laut, ujar Mahfudz, Rabu (15/6/2016).
Bahkan,menurutnya, TNI yang memiliki infrastruktur memadai untuk mengawasi lautan pun masih belum benar-benar sanggup, apalagi jika hanya mengandalkan enam pesawat baru.
Jika Susi memaksakan membeli pesawat, itu juga melanggar tupoksi Kementerian KKP karena tugas mengontrol laut bukan menjadi tugas KKP. "Tugas KKP itu adalah bagaimana mengembangkan sumber daya laut dan perikanan," ujarnya.
Untuk itu, politisi PKS itu meminta Menteri KKP Susi Pudjiastuti membatalkan niatnya membeli enam pesawat patroli.
“Daripada membeli pesawat pengintai, Lebih baik Bu Susi menggunakan anggaran yang ada untuk program pemberdayaan nelayan,” ujarnya.
Dia mengatakan lebih baik anggaran pembelian pesawat digunakan untuk program pemberdayaan nelayan yang saat ini hidupnya susah karena berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.
Selain itu, Mahfudz khawatir jika program pengadaan pesawat pengintai tersebut direalisasikan maka akan timbul tumpang tindih dengan lembaga lainnya seperti Badan Keamanan Laut yang memang memiliki tugas pengamanan wilayah pantai (coast guard).
Dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan kemarin, Susi Pudjiastuti mengemukanan niatnya untuk membeli enam pesawat pengintai dan satu kapal sejenis kapal induk untuk menunjang kinerjanya.
