JAKARTA — Kementerian Keuangan memastikan RAPBN 2017 akan menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengelola ekonomi dan memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan sebagai bagian dari instrumen fiskal, belanja difokuskan pada infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. Alokasi belanja diarahkan pada sektor, di mana swasta tidak berani masuk karena risikonya besar, seperti sektor infratruktur.
“Tidak semua belanja itu harus dari APBN. Buat kami yang penting adalah APBN tidak merusuhi sektor rumah tangga dan swasta dapat beraktivitas,” ujarnya dalam wawancara dengan Bisnis, Kamis (18/8/206).
Sementara itu, untuk menjaga penerimaan negara, pemerintah memastikan akan menjaga kualitas reformasi pajak dengan tetap terbuka untuk mengkaji usulan yang berkembang di masyarakat mengenai wacana penurunan pajak penghasilan badan.
“Pandangan itu sangat logis karena kalau tarif tinggikan meng-enforce lebih susah. Selama ini ada yang bicara kalau tarif rendah akan comply, ya tidak juga. Ada juga tarif rendah tapi tidak comply, karena pada dasarnya orang kan malas bayar pajak,” ungkapnya.
Untuk itu, Kementerian Keuangan akan mengkaji terlebih dahulu berdasarkan informasi yang sebaik, seakurat, dan sekredibel mungkin. “Bahwa ini adalah proses politik, ya, tentu saja pemerintah harus bekerja sama dengan DPR. Paling tidak kalau datanya akurat dan kredibel, kita tidak membuat keputusan dengan informasi yang menyesatkan atau tidak realistis.”
Terkait dengan pembiayaan, pemerintah juga menyiratkan upaya keras untuk pendalaman pasar keuangan guna membiayai defisit anggaran sebesar 2,41% dari PDB atau senilai Rp332,8 triliun. Langkah itu ditempuh agar perekonomian domestik tidak terlalu volatil ketika ada sentimen dari the Fed atau bank-bank sentral utama.
“Fungsi kita adalah membuat financial sector dan capital market menjadi dalam dan instrumennya banyak. Kalau goyangan datang, kita punya absorber yang banyak. Jadi itu yang APBN akan coba gunakan,” jelasnya.
Menkeu Pastikan Kredibilitas Fiskal
Kementerian Keuangan memastikan RAPBN 2017 akan menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengelola ekonomi dan memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
4 jam yang lalu
Kemendag Pastikan Minyakita Tidak Kena PPN 12%, tapi 11%
4 jam yang lalu