Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Kontruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan sertifikasi terhadap 75 pekerja konstruksi di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas, Masrianto mengatakan tujuan sertifikasi tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi sehingga memiliki daya saing di level internasional.
“Tantangan bangsa ini adalah meningkatkan daya saing, salah satunya dengan penguatan pengakuan kompetensi tenaga kerja di bidang konstruksi,” ujar Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas, katanya seperti yang dikutip dari keterangan resminya Jumat (23/12).
Masrianto mengatakan bahwa kompetensi itu perlu diakui melalui sertifikasi dan pelatihan uji kompetensi, sebab hal tersebut menjadi modal yang akan dibawa dalam jenjang karir serta untuk mengukur pengupahan di level yang lebih tinggi.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk insiatif dari Komisi V DPR RI yang bertujuan besar untuk membangun Infrastruktur yang maju dan berkembang, salah satunya dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia bidang konstruksi.
Hadir dalam kesempatan ini Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PPP Nurhayati Manoarfa, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Riki Aditya Nazir beserta jajaran dari DJBK.
Menurut Nurhayati, pekerja konstruksi yang ada di wilayah Kabupaten Garut ini mempunyai potensi yang begitu besar, hal tersebut terlihat dari antusiasme tukang-tukang yang begitu semangat untuk datang melakukan sertifikasi.
Diharapkan para pekerja konstruksi yang ada di daerah tertinggal yang mempunyai keahlian bisa tersertifikasi melalui program dari Ditjen Bina Konstruksi secara menyeluruh.
“Pekerja kontrsuksi nasional wajib menyadari pentingya memiliki sertifikat, ini yang nantinya akan menjadi penyerapan tenaga kerja Indonesia bahkan bekerja di level internasional,” ucapnya.
Program sertifikasi terus digencarkan oleh DJBK Kementerian PUPR, karena ini akan berdampak bagi kemajuan industri konstruksi di Indonesia. Sertifikasi ini tidak hanya melindungi profesi pekerja konstruksi tapi dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk dapat menghasilkan konstruksi yang berkualitas.
Nurhayati pun sangat mengapresiasi kinerja Kementerian PUPR yang diprakasai oleh DJBK, karena mendukung peningkatan kompetensi para pekerja konstruksi di seluruh Indonesia khususnya daerah-daerah pelosok
