Bisnis.com, MEDAN - Kasus perselisihan antara pengemudi transportasi online dan konvensional memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah sebelum hal itu berubah menjadi benturan fisik.
Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara Brilian Moktar berharap Pemkot Medan segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik jasa transportasi "online", seperti Go-Jek dan Grab, yang mendapatkan komplain dari pengemudi becak bermotor.
Brilian Moktar di Medan, Minggu (10/3/2017), mengatakan bahwa polemik yang muncul antara pengemudi becak bermotor dan jasa transportasi online telah menimbulkan ketidaknyamanan selama ini.
Jika tidak segera diatasi dengan mencari solusi penyelesaiannya, dikhawatirkan polemik yang ada tersebut justru akan berkembang menjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Ia menjelaskan bahwa transportasi merupakan sektor jasa yang akan selalu ada karena menjadi salah satu kebutuhan dan faktor pendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan pertumbuhan daerah.
Apalagi, lanjut dia, dengan keberadaan Kota Medan yang merupakan salah satu kota besar di Tanah Air yang selalu memunculkan peluang bisnis, termasuk jasa transportasi.
Namun, Pemkot Medan juga harus bijaksana menyikapi situasi dengan mengambil tindakan dan kebijakan jika menemukan indikasi yang mengkhawatirkan.
Menurut dia, polemik yang muncul antara pengemudi becak bermotor dan Go-Jek serta Grab selama ini disebabkan belum adanya ketegasan Pemkot Medan dan kurang cepat menyikapi perkembangan situasi.
Akibatnya, muncul tindakan saling serang dan saling melapor kepada pihak kepolisian.
"Kasihan dengan nasib para pencari nafkah itu, saling lapor ke polisi. Padahal, mereka sesama warga Medan," katanya.
Jika tidak segera diatasi, menurut Brilian Moktar, tidak tertutup kemungkinan masalah yang ada akan makin besar dan dapat makin mengganggu pengguna jalan dan ketertiban umum.
Untuk itu, dia meminta Pemkot Medan untuk segera memanggil seluruh pemangku kepentingan di bidang jasa transportasi guna membahas polemik dan dinamika tersebut.
Di satu sisi, kata dia, becak bemotor perlu dipertahankan karena menjadi ikon Kota Medan serta perlu ditata agar pengelolaan dan operasionalnya makin baik.
Namun, di sisi lain, jasa transportasi online juga tidak mungkin dihapus karena makin memudahkan masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang sesuai dengan keinginan.
Solusi yang dinilai cukup tepat adalah penertiban. "Namun, penertibannya harus menyeluruh, mulai becak bermotor, taksi, angkot, gojek, hingga grab," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Dalam penertiban itu, lanjutnya, perlu ditentukan plafon tarif dan jumlah angkutan yang diizinkan bagi setiap sektor transportasi agar jangan sampai tidak terkontrol seperti selama ini.
Ia berpendapat, penentuan tarif juga sangat perlu untuk menimbulkan persaingan yang sehat bagi setiap jasa transportasi yang beroperasi di Kota Medan.
"Pemkot dan pihak kepolisian jangan menganggap sepele masalah ini. Hal ini berkaitan dengan hajat hidup sekaligus kenyamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan," kata Brilian Moktar.
