Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai belum hadir sepenuhnya pada industri perunggasan di Tanah Air. Terbukti insentif maupun subsidi yang diberikan pemerintah kepada pelaku industri unggas masih minim.
Padahal, produk unggas merupakan penyedia protein hewani yang paling murah. Kontribusi produk unggas terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani mencapai 64%, jauh lebih tinggi dibanding daging sapi sebesar 19%, daging babi 8%, dan lainnya 9%.
Namun sebaliknya, insentif maupun subsidi justru banyak diberikan untuk peningkatan populasi sapi siap potong melalui program Upsus Siwab (Sapi Indukan Wajib Bunting). Subsidi juga diberikan untuk program tanaman pangan melalui subsidi benih, pupuk, maupun alat pertanian lainnya.
"Kenapa insentif justru diberikan untuk program Upsus Siwab yang kontribusinya hanya 19% terhadap pemenuhan protein hewani," tutur Ketua Program Studi Pascasarjana Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor Arief Daryanto saat memberikan paparan dalam dalam Stadium General yang mengangkat tema Poultry Industry in Indonesia: Challenges and Oppotunity di kampus Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, Senin (17/4).
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Desianto B. Utomo dan Direktur Charoen Pokphand Indonesia Jemmy Wijaya.
Menurut Arief, pemerintah belum hadir sepenuhnya dalam industri unggas. Seharusnya, pemerintah hadir dengan memberikan sejumlah insentif maupun program subsidi. Apalagi, industri perunggasan sangat rentan terhadap fluktuasi harga. Perbankan juga belum ramah terhadap peternak rakyat.
Arief mencontohkan insentif dapat diberikan untuk membangun kandang tertutup, yang selama ini peternak rakyat didominasi kandang terbuka. Insentif juga dapat diberikan untuk langkah ekspor ketika terjadi pasokan melimpah.
"Untuk membangun kandang tidak murah. Apalagi bank belum ramah terhadap peternak rakyat," imbuhnya.
