Bisnis.com,JAKARTA - Sekitar 300-an pekerja pelabuhan yang bernaung di serikat pekerja Jakarta International Container Terminal/SPJICT menggeruduk kantor Hutchison Port Indonesia (HPI) yang berada di kawasan Graha Rekso Kelapa Gading Jakarta Utara, pagi hari ini, Rabu (3/5/2017).
Pantauan Bisnis.com di lokasi tersebut, aksi itu dilakukan berkaitan dengan penolakan perpanjangan JICT oleh HPI dan Pelindo II. Berbagai spanduk dan atribut yang mengutuk perpanjangan JICT itu juga dibentangkan peserta unjuk rasa di depan kantor HPI tersebut.
Ketua SP JICT, Nova Sofyan Hakim mengatakan, sejak 2015 hingga April 2017, pihak Hutchison Port telah membayarkan uang sewa perpanjangan JICT kepada PT Pelindo II (Persero) walaupun tanpa ada izin pemerintah dan temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut dia, per tahun Hutchison diharuskan membayar uang sewa US$85 juta atas perpanjangan kontrak pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia tersebut.
"Namun uang sewa tersebut dibayarkan oleh JICT bukan Hutchison Port sebagai investor,"ujarnya saat melakukan orasi di depan kantor HPI tersebut.
Nova juga merasa heran atas skema pembayaran sewa perpanjangan JICT tersebut dan terkesan sangat dipaksakan.
Baca Juga
"Ini kan pembodohan publik. Sudah melawan hukum, konyolnya Hutchison Port yang investasi di JICT tapi JICT dan pekerja yang suruh bayar. Mereka (Hutchison) hanya bayar uang muka perpanjangan 20 tahun sebesar US$215 juta. Sisanya JICT yang diperas habis untuk bayar uang sewa," paparnya.
Dia, menjelaskan bahwa pekerja JICT tidak anti investasi asing. Namun Hutchison begitu diuntungkan karena membeli JICT dengan harga murah (US$ 215 juta) bahkan mengeluarkan uang sewa kepada Pelindo II lewat pemotongan hak-hak karyawan.
"Semangat nasionalisme kami untuk perjuangkan agar JICT dimiliki 100% Indonesia, bukan pekerja menyumbangkan haknya untuk bantu Hutchison beli JICT. Toh sudah terbukti perpanjangan JICT tidak ada nilai tambah bagi Indonesia, Pelindo II dan pekerja sendiri," tutur Nova
Dari dokumen Hutchison, Nova menyesalkan uang muka perpanjangan JICT oleh Hutchison kembali modal hanya dalam 4 tahun.
"Bahkan perpanjangan kontrak di TPK Koja sampai 2038, Hutchison hanya bayar US$ 50 juta, padahal harga Koja tahun 2000 saja sebesar US$147 juta. Jadi bisa dibilang, Hutchison ini bukanlah melakukan investasi tapi malah pesta pora di JICT dan Koja," ungkapnya.
Dia juga mentgatakan berdasarkan laporan audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK Nomor 48/Auditama VII/PDTT/12/2015 tertanggal 1 Desember 2015, akibat perpanjangan JICT, negara dirugikan Rp650 miliar akibat tidak optimalnya uang muka perpanjangan oleh Hutchison.
Selain itu, menurut laporan BPK, perpanjangan JICT dilaksanakan tanpa izin Menteri BUMN dan izin konsesi dari Menteri Perhubungan.
"Jelas ini preseden buruk terhadap penerapan GCG oleh investor asing di Indonesia. Untuk itu pemerintah harus membatalkan perpanjangan kontrak JICT," ujar Nova.
Sementara itu, Direktur National Maritim Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, aksi demo dan ancaman mogok kerja yang diserukan oleh SP JICT dinilai telah membuat iklim investasi di Indonesia semakin buruk.
“Disaat Presiden Jokowi sedang berusaha keras menarik investasi asing ke Indonesia, SP JICT justru terus menghancurkan iklim investasi kita. Pemerintah mesti bertindak tegas jika investasi di pelabuhan tidak ingin semakin rusak,” ujar Siswanto Rabu (3/5).
Dia mengatakan, dalam pertemuan dengan pebisnis di Hongkong, belum lama ini, Presiden Jokowi mengajak para pengusaha Hongkong untuk berinvestasi di Indonesia.
Bahkan dalam pertemuannya dengan Li Kha Shing, salah satu pengusaha terkaya di Asia, Jokowi juga mengajak pemilik CH Hutchison Holdings itu untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.
"Saat ini, nilai investasi CK Hutchson Holdings di Indonesia mencapai US$10 miliar atau lebih dari Rp130 triliun," ujarnya.(K1)
