Jelang Ramadan, Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Bahan Pokok

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk melakukan sejumlah upaya signifikan dalam menjamin ketersediaan bahan pokok sehari-hari sebelum memasuki Ramadan dan menghadapi Lebaran Idulfitri tahun ini.

Advokasi Konsumen Muslim Indonesia (AKMI) mengharapkan  pemerintah melakukan 4 hal penting guna menghadapi masuknya bulan suci Ramadan yang sudah tinggal dua pekan lebih lagi.

Adapun ke-4 hal tersebut yakni memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menjaga kestabilan harga bahan pokok sampai di tingkat pengecer, menindak importir yang gagal menjaga pasokan kebutuhan bahan pokok, memberikan sanksi kepada importir, distributor dan pedagang pengecer yang mempermainkan harga, mendorong pemerintah untuk memberdayakan petani Indonesia untuk swasembada atau memenuhi kebutuhan bawang putih dalam negeri.

Direktur Eksekutif AKMI, M.Ridha mengemukakan dalam beberapa hari terakhir ini, sejumlah bahan pokok telah mengalami kenaikan kenaikan harga di sejumlah daerah antara lain Malang, Lampung, Palangkaraya, seperti harga bawang putih naik mencapai 40%.

Di Malang, harga bawang putih melonjak dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilo, demikian juga di Palangkaraya, di Lampung naik dari Rp55.000 menjadi Rp70.000 per kilo.

"Sekitar 95% kebutuhan bawang putih nasional dipasok dari impor terutama China, dimana setiap tahunnya butuh sekitar 510 ribu ton. Jadi masih jauh dari swasembada," katanya, Rabu (10/5/2017).

Menurut Ridha, dalam hal kenaikan harga yang tidak wajar seperti saat ini, konsumen selalu menjadi korban. Pedagang  eceran di pasar hanya menyesuaikan dari harga yang mereka dapat dari distributor. Persoalan bawang putih ini sudah jelas berujung pada importir. Sebanyak 95% kebutuhan bawang putih nasional ada di tangan importir tersebut.

"Dengan demikian, kendali harga ada di tangan mereka.Naiknya harga bawang putih secara tak wajar ini menjadi peringatan bagi pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan bahan pokok lainnya akan mengalami kenaikan. Pihak-pihak yang telah memainkan harga bahan pokok ini harus segera diberantas dan diberikan sanksi," tegasnya.