Bisnis.com, JAKARTA - Pekerja Pelabuhan di Indonesia menyampaikan dukungan aksi mogok pekerja pelabuhan petikemas terbesar PT Jakarta Inernational Container Terminal (JICT) dalam konferensi pers, Rabu (26/7/2017) di Jakarta.
Ketua Umum Serikat Pekerja Pelindo II Nofal Hayin mengatakan, dampak dari perpanjangan JICT secara nyata merugikan pekerjanya karena uang sewa yang naik hampir 2 kali lipat untuk membayar hutang global bond Pelindo II.
Nofal mengakui 50% dana global bond Pelindo II mangkrak dan mengganggu keuangan perusahaan. Makanya harus ditopang dari perpanjangan kontrak JICT.
Menurut Noval Direksi sangat keterlaluan mengakali perpanjangan JICT agar Pelindo II tetap hidup. Apalagi berdampak terhadap pengurangan hak-hak pekerja. "Maka itu kami dukung 100% mogok JICT sampai semua tuntutan dipenuhi," ujar Nofal.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja TPK Koja Bersatu, Farudi mengatakan pihaknya turut mendukung mogok JICT.
Farudi menegaskan pihaknya akan menolak semua kapal-kapal yang akan dipindahkan dari JICT ke TPK Koja.
Sedangkan, Ketua Serikat Pekerja PT Multi Terminal Indonesia (MTI) Pasaribu menyatakan akan turut stop operasi untuk mendukung aksi pekerja JICT.
Menurut Pasaribu, pekerja di Pelabuhan khwatir Pelindo II dikuasai orang-orang yang serakah dan tidak taat aturan. Kasus perpanjangan JICT jelas tidak ada alas hukum tapi dipaksakan dan mengorbankan pekerjanya. Oleh karena itu, katanya, pekerja pelabuhan di Indonesia harus bergerak bersama.
Aksi mogok pekerja JICT juga didukung oleh awak kapal pandu Pelindo II. Pembina Serikat Pekerja Jasa Armada Indonesia (JAI), Akbar menyatakan kesiapannya untuk menurunkan personel saat aksi mogok 3 Agustus 2017 nanti.
Akbar mengatakan alasan mogok pekerja JICT sah. Ada hak yang dirampas dari busuknya perpanjangan kontrak. SP JAI satu gerakan dengan serikat pekerja di Pelabuhan Indonesia. Dengan bersatunya elemen pekerja pelabuhan, maka pekerja dapat melawan kesewenangan tirani.
Pekerja JICT berencana melakukan mogok pada tanggal 3-10 Agustus 2017 karena wanprestasi Direksi terkait penyelesaian hak pekerja.
