Bisnis.com, JAKARTA - Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, diperkirakan sulit tercapai mengingat serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga pertengahan tahun masih rendah.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Center of Maritime Studies for Humanities) Abdul Halim mengatakan perbaikan kinerja program dan penyerapan anggaran di KKP mutlak dipercepat agar masalah di desa-desa pesisir teratasi.
"Seperti peralihan alat tangkap ikan, penyelesaian kelengkapan dokumen kapal, dan perbaikan kelembagaan dan layanan perizinan perikanan di pusat maupun daerah," katanya dalam siaran pers, Senin (7/8/2017).
Mengutip data Kementerian Kelautan dan Perikanan, realisasi anggaran kementerian itu per 7 Juli masih Rp1,6 triliun atau 16,8% terhadap pagu APBN 2017. Jika dihitung berdasarkan APBN Perubahan 2017 yang disetujui DPR dua pekan lalu, maka realisasi anggaran KKP 17,2% dari pagu Rp9,1 triliun.
“Jika tidak ada perbaikan di sisa waktu kurang dari empat bulan, permasalahan kelautan dan perikanan akan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Padahal, perbaikan kesejahteraan rakyat tidak bisa ditunda. Sementara masa kerja Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo terhitung kurang dari 20 bulan,” tambah Halim.
Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mendesak KKP meningkatkan kinerja anggarannya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat pesisir agar program yang sudah direncanakan sejak tingkat desa bisa diimplementasikan.
