Bisnis.com, JAKARTA—Dua lembaga perwakilan dagang Amerika Serikat (AS) the U.S. Chamber of Commerce dan the American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) mengajukan tiga usulan kepada Pemerintah Indonesia guna membantu Tanah Air mencapai potensi ekonomi nasionalnya.
Dalam pertemuan tahunan US-Indonesia Investment Summit yang digelar pada Kamis (2/11), kedua lembaga tersebut merilis sejumlah poin penting yang mereka dapatkan ketika melakukan diskusi dengan Pemerintah Indonesia dan sejumlah pemimpin perusahaan di AS dan Indonesia.
Melalui diskusi tersebut U.S. Chamber of Commerce dan the American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) menyebutkan bahwa Indonesia perlu menciptakan strategi nasional yang jelas, pembukaan investasi asing secara jangka panjang, dan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan.
”Tidak ada yang meragukan potensi ekonomi Indonesia yang sangat besar. Namun kurangnya kebijakan yang mendukung, membuat lndonesia terkendala untuk merealisasikan potensi tersebut,” kata Brian Arnold, Presiden AmCham Indonesia, Kamis (2/11/2017).
Arnold menambahkan, Pemerintah lndonesia kerap menyatakan keinginan untuk menciptakan ekonomi yang terbuka. Namun demikian, lanjutnya, pada kenyataannya masih banyak peraturan-peraturan yang membatasi kegiatan investor asing di Indonesia.
Senada Direktur Senior untuk Asia Pasifik U.S. Chamber of Commerce John Goyer mengatakan bahwa salah satu hal yang secara terus menerus dikeluhkan oleh perusahaan-perusahaan asing adalah rencana investasi baru perusahaan yang terkendala iklim investasi yang tidak pasti.
”Kendala ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari yang ditargetkan. Iklim usaha yang konsisten akan meningkatkan investasi dari kami [AS] yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lndonesia,” katanya.
Adapun sebelumnya, perlunya perbaikan iklim investasi juga telah disuarakan oleh Bank Dunia (World Bank) dalam laporannya yang bertajuk Doing Business 2018: Reforming to Create a Jobs, yang diterbitkan pada Rabu (1/11/2017).
Bank Dunia menyebutkan Indonesia masih membutuhkan perbaikan yang lebih kuat di bidang penegakan kontrak, guna menciptakan iklim berbisnis yang lebih baik. Pasalnya, penegakan kontrak, nilai Indonesia masih berada di bawah 50 atau menjadi yang terendah di Asia Tenggara bersama dengan Filipina.
Adapun negara-negara lain di kawasan ini seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand mencatatkan nilai di atas 50.
Adapun Bank Dunia juga menyoroti biaya untuk menyelesaikan perselisihan komersial melalui pengadilan negeri. Dalam penelitiannya, lembaga yang berbasis di Washington tersebut melihat bahwa hal tersebut mengalami penurun hampir separuh di Jakarta, dari 135,3% klaim pada 2003 menjadi 74% pada tahun ini.
Kendati mengalami penurunan signifikan, persentase tersebut masih jauh lebih tinggi daripada rata-rata 21,5% di negara ekonomi berpendapatan tinggi anggota OECD.
Masih rendahnya proses reformasi di sektor tersebut membuat Indonesia hanya meraup nilai 66,47 poin dalam peringkat kemudahan berusaha global tahun ini. Nilai tersebut meningkat dari tahun lalu dengan 64,22 poin. Adapun, Indonesia menempati peringkat 72 dari 190 negara dalam hal kemudahan berbisinis.
