Dalam perjalanan dari Shanghai menuju Ninghai, China, 4 jam menggunakan bus awal bulan ini, saya beruntung bisa berbincang banyak dengan Sofyan Basir, Direktur
Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Bisa dibilang, ini kesempatan terbaik saya ngobrol dengannya, setelah 16 tahun kami saling mengenal. Peluang berbincang separuh wawancara ini datang ketika Sofyan
bersama lima Direktur PLN melakukan kunjungan kerja ke China, semacam studi banding soal teknologi pembangkit listrik terbaru, dengan mengajak sejumlah rektor universitas terkemuka, akademisi, dan media.
China yang makin maju, kini makin jadi acuan banyak negeri. Tentu saja, Sofyan adalah eksekutif yang sibuk sejak memimpin PT Bank Bukopin Tbk. (6 tahun), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (10 tahun) dan kini PLN dalam 3 tahun terakhir. Kepala saya juga sudah penuh dengan berbagai pertanyaan soal listrik, sebuah hajat hidup orang banyak yang kini jadi tanggung jawabnya.
Memimpin perusahaan sekelas PLN kini menjadi perusahaan dengan aset terbesar di Indonesia memegang hak monopoli, berinvestasi Rp150 triliun dalam 3 tahun terakhir, dan sedang semangat menjalankan megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW, apa yang dirasakan Sofyan? “Serba salah,” jawabnya pendek. Usut-punya usut, Sofyan mencoba untuk menjelaskan kompleksitas pengelolaan listrik yang tidak saja terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga tarik-menarik kepentingan, karena melibatkan bisnis bernilai ratusan triliun rupiah.
PLN ibarat gula, yang mengundang semut-semut berdatangan. PLN juga dihadapkan pada keharusan efisiensi operasional pengadaan tenaga listrik, di tengah kenaikan harga energi primer seperti batu bara dan gas yang mengikuti harga pasar dunia. Selaku regulator, pemerintah dalam 2 tahun terakhir ini berkomitmen tidak menaikkan tarif listrik. Bahkan, dalam jumpa pers Rabu (27/12), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan telah memutuskan tidak ada kenaikan tarif listrik dan harga Premium, Solar, dan minyak tanah dalam periode 1 Januari—31 Maret 2018.
Lalu apa yang akan dilakukan oleh PLN? Target inti PLN pada 2019, menurut Sofyan, tarif listrik bisa turun seiring dengan mulai beroperasinya sejumlah pembangkit dalam megaproyek 35.000 MW. Untuk menuju ke sana, tak ada jalan lain kecuali melanjutkan upaya efisiensi yang sudah berjalan dalam 3 tahun terakhir ini. Salah satunya adalah menekan harga pembelian listrik dari produsen listrik independen.
Baca Juga
Ini kelihatannya sepele. Padahal, untuk pembangkit skala 1.000 MW saja, bila PLN bisa menekan harga satu sen dolar Amerika Serikat saja per-kwh, dalam masa kontrak pembelian 25 tahun bisa berhemat hingga Rp45 triliun. Anda hitung saja jika separuh saja dari 35.000 MW harga bisa lebih murah satu sen dolar AS, maka tinggal kalikan Rp45 triliun dengan 17,5. Sofyan bercerita, bila manajemen PLN juga telah memangkas harga pembelian listrik dari para investor energi terbarukan hingga 50% dari harga semula.
PLN didukung oleh Kementerian ESDM, mampu ‘memaksa’ produsen listrik independen energi terbarukan mau menegosiasikan harga termurah setelah sempat berpolemik lumayan panjang. Di lain waktu, perusahaan ini juga mengkaji ulang sejumlah kontrak pembelian listrik di masa lalu yang dianggap terlalu mahal. Bahkan, menurut Sofyan, PLN berani membayar penalti pemutusan kontrak dikenal dengan take or pay atas pertimbangan masih lebih murah dibandingkan dengan bila melanjutkan pembelian.
Saya mencoba bertanya soal lain yang sedang hangat, tentang penyederhanaan golongan tarif listrik. Sofyan menyebut ‘itu adalah contoh kasus serba salah tadi’. Wacana itu sempat menjadi kontroversi dan tinggal sebatas rencana, karena respons publik terutama melalui media sosial yang bergerak liar. Padahal, tidak ada layanan yang berubah dari penyederhanaan ini. Justru pelanggan punya akses listrik lebih besar bila diperlukan. Namun, perang wacana terlanjur terjadi, sehingga rencana tersebut perlahan-lahan meredup, mungkin menunggu momentum lain yang lebih pas usai pemilihan umum.
Lalu Sofyan mengandaikan posisi PLN sekarang dengan segala polemik yang terjadi seperti kisah Abunawas & keledai. Begini kira-kira ceritanya; Abunawas dan anaknya akan pergi ke suatu tempat dengan menuntun seekor keledai. Saat melewati desa A, Abunawas mendengar orang bergunjing, dia dan anaknya dianggap bodoh, membawa keledai tetapi tidak ditunggangi.
Abunawas lalu menaiki keledai dan anaknya menuntun keledai tersebut. Tiba di desa B, dia kembali dicemooh sebagai seorang ayah yang tidak sayang anak. Dia membiarkan
anaknya berjalan, sedangkan dirinya menunggangi keledai itu seorang diri. Lalu, Abunawas turun, meminta anaknya menunggangi keledai dan melewati jalanan di desa C. Lagi-lagi ejekan datang, anak Abunawas dianggap durhaka karena membiarkan ayahnya berjalan kaki. Akhirnya, Abunawas dan sang anak menunggangi keledai itu berdua.
Setiba di desa D, kembali orang-orang bicara miring. Abunawas dianggap tidak memiliki belas kasihan kepada keledai tua itu. Jengkel, Abunawas dan anaknya menggendong
keledai. Sepanjang sisa perjalanan orang-orang terus membicarakan mereka. Sofyan kembali menuturkan kisah ini kepada sejumlah jurnalis dalam sebuah makan malam saat kami telah kembali ke Shanghai. PLN, menurut saya, memang tak perlu terlalu menggubris perkataan orang seperti dalam kisah Abunawas, bila mampu mewujudkan listrik murah, menaikkan rasio elektrifi kasi dari 93% saat ini menjadi 100%.
Pada saat bersamaan, perusahaan dengan aset Rp1.300 triliunan ini juga harus mampu bertahan sebagai korporasi yang menguntungkan. Tetap untung itu harus, di tengah
tantangan untuk membeli seluruh listrik dari produsen listrik independen dan menjualnya kembali dengan margin tertentu.
Bagi saya, Sofyan ini tipikal eksekutif dengan intuisi khusus seorang saudagar. Paling tidak ini terlihat keputusan-keputusan bisnis saat memimpin BRI dalam dua periode, berambisi mengelola PT Kereta Api Indonesia (Persero) tetapi urung karena di sana sudah ada Ignasius Jonan hingga kemudian ‘terdampar’ menangani PLN 3
tahun belakangan. Jauh-jauh hari dia menegaskan tidak ada lagi ‘pedagang’ dalam jual beli listrik dengan PLN. Barangkali, ini bisa menjelaskan mengapa perusahaan
ini masih mampu mencetak laba ketika harga batu bara naik hingga 2 kali lipat dan subsidi listrik terus dipangkas dari Rp100 triliun kini tinggal Rp36 triliun.
Lebih dari separuh pembangkit listrik di Indonesia, kini menggunakan batu bara. Keputusan mengurangi subsidi, di sisi lain adalah domain pemerintah dengan PLN hanyalah pelaksana. Namun, jika perusahaan ini tetap kebagian sumpah serapah dari keputusan ini, tak lepas dari posisinya sebagai perusahaan negara. Tentu saja, banyak pihak kecewa dengan hilangnya ‘pedagang’ dalam negosiasi bisnis dengan PLN. Menurut saya, istilah saudagar sama artinya dengan pemburu rente sumber dari biaya tinggi pengadaan listrik.
Waktu akan menguji keputusan Sofyan ini, dan sejauh mana dia bisa bertahan dari pebisnis petualang yang mungkin menggodanya. Pada awal 2005, para analis pasar modal meragukannya bisa memimpin BRI. Dia dianggap inkompeten mengelola emiten berkode saham BBRI itu semata karena pindahan dari bank kecil. Sofyan sempat ngambek dengan enggan menemui mereka dalam analyst meeting. Kurang 2 tahun sesudahnya, yakni pada 2006, dia membayar keraguan itu dengan menjadikan BRI sebagai bank peraih laba terbesar di Indonesia, dan bertahan hingga sekarang.
Ibarat pohon yang makin tinggi, maka makin kencang pula angin berhembus. Ini berlaku bagi laku hidup seorang Sofyan Basir. Dengan tubuh tambunnya, dia adalah sosok yang lincah bergerak sekaligus ahli strategi. Terbukti, Sofyan juga bisa membangun chemistry dalam bekerja sama dengan regulator, dalam ini Menteri Jonan, dan representasi pemegang saham Menteri BUMN Rini Soemarmo.
Suatu ketika, saya mengonfirmasi hal ini ke Jonan, dan itu benar adanya. Saya mencoba menanyakan hal serupa kepada Garibaldi Thohir, Dirut PT Adaro Energy Tbk. salah
satu perusahaan batu bara terbesar di Tanah Air. Dia hanya mengingatkan, agar Sofyan dan PLN konsisten dalam menjalankan kontrak dengan investor listrik.
