Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan lima proritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 sebagai kerangka penyusunan program pembangunan berkelanjutan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa penetapan lima prioritas nasional tersebut merupakan bagian upaya pemerintah menjawab sejumlah isu strategis pada 2019.
Kelima prioritas itu yakni, pertama, Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; kedua, Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; ketiga, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif; keempat, Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan kelima, Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum.
“Penetapan lima PN [prioritas nasional] tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menjawab isu-isu strategis tahun 2019,” ujarnya melalui keterangan resminya, Jumat (23/3/2018).
Dalam penjabarannya, Bambang menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia saat ini masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang.
Walaupun secara garis besar persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan menurun, angka pengangguran terbuka pada Agustus 2017 masih tinggi, yakni sebesar 5,5%.
Baca Juga
Oleh sebab itu upaya-upaya penurunan angka kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan. Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multidimensi, sehingga Kementerian PPN/Bappenas sebagai sistem integrator melihat upaya pengurangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi perlu didukung penyediaan layanan dasar yang mudah untuk diakses serta pemukiman yang layak.
Adapun terkait dengan pemerataan, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi.
Dengan kata lain, agenda pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, jika didukung dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan.
Hal ini tentu saja harus dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan dan potensi lokal setempat. Beberapa persoalan kesenjangan wilayah diantaranya: (1) terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa; (2) melebarnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI); (3) kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan; (4) kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wilayah; serta (5) terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.
Ketiga, pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Jika pembangunan ekonomi berhasil akan memberikan dampak turunan atau multiplier effect kepada pembangunan bidang lain.
Sektor Industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, dan jasa merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Empat sektor tersebut memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.
Keempat, pentingnya pemantapan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan air. Ketahanan pangan merupakan isu strategis tersendiri dalam RKP Tahun 2019 karena pangan merupakan hak dasar manusia yang harus diupayakan secara revolusioner.
Sedangkan ketahanan energi merupakan salah satu kunci penting untuk pencapaian partumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ketahanan air juga merupakan hal yang sangat vital karena air memberi keberlangsungan kehidupan bagi seluruh umat manusia.
Oleh sebab itu, ketersediaan, akses dan stabilitas energi, pangan dan air merupakan hal yang sangat penting dan masih menjadi agenda yang di-highlight dan prioritas bagi pemerintah.
Terakhir, tahun depan merupakan tahun politik nasional. Pemilihan umum dan pemilihan presiden akan dilangsungkan secara bersamaan. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa stabilitas keamanan akan menjadi isu krusial yang harus disiapkan solusinya.
Dengan persiapan yang maksimal, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan optimal dan rakyat Indonesia dapat berperan serta dalam pesta demokrasi dengan penuh semangat.
