Bisnis.com, JAKARTA — Ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih menjadi isu yang perlu memperoleh perhatian serius. Tidak hanya peran pemerintah, publik juga perlu terlibat secara aktif mengagas upaya menekan ketimpangan itu.
Berangkat dari pemikiran keterlibatan masyarakat dalam mengagas strategi menekan ketimpangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengundang mahasiswa, peneliti, akademisi, pakar pembangunan, pengambil kebijakan, sektor swasta, maupun masyarakat sipil untuk ikut serta dalam ajang Call for Papers untuk Indonesia Development Forum (IDF) 2018.
Menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, call for papers diharapkan berisi masukan solusi dan inovasi pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan ketimpangan wilayah.
“Pengajuan makalah call for papers, dibuka mulai tanggal 22 Maret 2018 dan ditutup tanggal 19 Mei 2018 pukul 23.59 Wib. Sedangkan pemberitahuan hasil seleksi akan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018, dan pengajuan makalah lengkap dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018,” ujar Rudy dalam keterangan resminya, Jumat (11/5/2018).
Makalah yang terpilih akan dipresentasikan pada Forum IDF 2018 yang dihelat pada 10—11 Juli 2018 serta akan dipublikasikan dalam jurnal yang terdaftar di ISBN/ISSN. Semua makalah yang dipresentasikan di IDF 2018 juga akan dipublikasikan dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan Indonesia.
“Kami percaya, banyak sekali gagasan inovatif dan membangun untuk mengatasi masalah disparitas di Indonesia. Maka dari itu, kami ingin mengundang para ahli, akademisi dan masyarakat sipil untuk memberikan gagasan dan terobosan baru yang nantinya dapat menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024,” kata Rudy.
IDF 2018 merupakan upaya bersama yang digagas Kementerian PPN/Bappenas dan didukung oleh Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan yang berbasiskan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan fakta, untuk mengurangi disparitas regional.
“IDF 2018 bertujuan untuk mendorong dialog terbuka mengenai penelitian dan bukti terkait berbagai permasalahan pembangunan prioritas dan pilihan kebijakan untuk mengatasinya, menggali pendapat dan wawasan para ahli dan praktisi, menyoroti praktik-praktik pembangunan yang berhasil dari Indonesia dan dunia internasional, serta menampilkan pendekatan baru dan inovatif untuk mengatasi tantangan pembangunan,” katanya.
Saat ini ketimpangan antarwilayah masih merupakan pekerjaan rumah yang butuh perhatian bangsa ini. Indikasi tersebut setidaknya tecermin dari pertumbuhan ekonomi yang selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di kawasan bagian barat Indonesia.
Sesuai tema IDF 2018, yaitu “Pathways to Tackle Regional Disparities Accross the Archipelago”, partisipan Call for Papers IDF 2018 diharapkan mampu membuat makalah berisi gagasan terbaik untuk memecahkan masalah disparitas di berbagai daerah di nusantara.
Dengan tema utama tersebut, IDF 2018 mempunyai tujuh subtema yang akan menjadi topik kunci forum serta ide makalah yang diajukan.
Subtema tersebut adalah: (1) Pengembangan Pusat Pertumbuhan: Tantangan & Praktik Baik; (2) Upaya Mengurangi Kesenjangan Daerah Tertinggal dan Perbatasan; (3) Perbaikan Pelayanan Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah.
Subtema (4) Memanfaatkan Potensi Ekonomi Digital untuk Mendorong Pembangunan Daerah; (5) Penguatan Konektivitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan; (6) Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah; (7) Pengoptimalan Sumber Pendanaan Pembangunan.
