Bisnis.com, JAKARTA – Anggota DPR RI mempertanyakan mengenai validitas data kebijakan ekspor jagung.
Anggota Komisi IV DPR Fauzih Amro dalam informasi tertulis yang diterima Antara di Jakarta pada Jumat, akan memanggil semua pihak terkait, untuk membahas persoalan ini.
Ekspor jagung, salah satu yang perlu dibahas mendalam. Persoalannya, meski Kementerian Pertanian (Kementan) sudah melakukan ekspor ke luar negeri, pasokan di dalam negeri justru terganggu. Akibatnya, kebutuhan industri pakan ternak menjadi tak terpenuhi.
Sebesar 70 persen harga komoditas telur ayam dan daging ayam, memang ditentukan dari harga pangan. Dengan demikian, mahalnya daging ayam dan telur dapat dipastikan berpengaruh dari harga jagung.
"Jagung sebagai salah satu bahan utama pakan ternak memang vital, kalau memang surplus, harusnya digunakan untuk dalam negeri, tapi ketika kurang dan harus impor tidak masalah, tapi itu harusnya jadi pilihan terakhir," ujar Fauzih.
Dia mengutarakan tidak adanya kejelasan data yang sinkron antara Kementan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Perdagangan memicu polemik.
"Kita repot, karena yang satu bilang jagung surplus, yang satu bilang kurang, ini mana yang akurat? Siapa yang bisa kita percaya?" ujarnya.
Menurut Fauzih, tidak akuratnya data, dimanfaatkan mafia impor termasuk dugaan mafia jagung untuk pakan ternak. "Kita di Komisi IV mendorong agenda rapat gabungan dengan komisi VI, dan BPS termasuk Bulog, ini persoalan data harus diselesaikan, agar ada satu data yang digunakan," tuturnya.
