Bisnis.com, JAKARTA - Progres pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Pendidikan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi masih tertahan Perpres.
Menteri Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan progres pengembangan KEK Pendidikan di Serpong masih menunggu diterbitkannya peraturan presiden terkait pengembangan tersebut.
"Kami masih menunggu proses finalisasinya, harapan kami akhir 2018 Perpres sudah keluar, sehingga bisa langsung berjalan," ujar Nasir saat konferensi pers Groundbreaking GIPTI BSD City di Tangerang, Kamis (4/10/2018).
Nasir mengaku sudah banyak menawarkan kepada perguruan tinggi asing untuk membangun kampus baru, seperti Imperial College London dan Cambridge University, dan telah mendapatkan respons yang positif terkait KEK Pendidikan di Indonesia yang rencananya akan dikembangkan di Serpong.
Bahkan, lanjut Nasir, sudah terdapat permintaan langsung dari perguruan tinggi Korea dan Taiwan untuk membangun kampus di Indonesia sebagai bagian dari KEK Pendidikan tersebut.
Walaupun demikian, Pemerintah akan memprioritaskan perguruan tinggi yang berasal dari Australia, terkait adanya perjanjian kerja sama Indonesia-Australia dalam perdagangan yang termasuk di dalamnya sektor pendidikan.
Baca Juga
Selain itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi membuka peluang kepada pihak swasta untuk ikut serta mengembangkan KEK Pendidikan.
"Ini [KEK Pendidikan] bisa berkolaborasi antara pemerintah dengan swasta, kalau dari pemerintah yang mempunyai lahan nanti swastanya yang membangun kampus begitu juga sebaliknya," papar Nasir.
Apalagi dengan KEK Pendidikan yang akan menjadi kawasan bebas pajak sehingga akan menjadi daya tarik lebih perguruan tinggi asing dan pihak swasta untuk ikut serta mengembangkan KEK Pendidikan.
Nasir mengatakan pengembangan KEK Pendidikan yang akan dibangun di Kota Satelit Serpong bertujuan mendekatkan lokasi KEK dengan hunian masyarakat yang juga tidak terlalu jauh dengan pusat kota.
"Berbeda dengan KEK lainnya yang harus berdekatan dengan pelabuhan, kami harus dekat dengan end usernya, yaitu perumahan masyarakat," papar Nasir.
Hingga kini, KEK Pendidikan telah mengantongi lahan pengembangan seluas 30 hektare milik Kementerian Pertanian.
