Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan merevisi izin impor gula mentah (GM) untuk dijadikan gula kristal rafinasi (GKR) semester II/2018 dari 577.000 ton menjadi 1,27 juta ton.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengungkapkan, revisi itu dilakukan menyusul keluarnya tambahan rekomendasi impor GM dari perusahaan-perusahaan GKR melalui Kementerian Perindustrian.
Dia menjelaskan, keterlambatan dan revisi penerbitan izin impor itu juga dipicu oleh satu perusahaan yang gagal melalui tahap kelayakan untuk melakukan impor GM pada semester II/2018.
Perusahaan tersebut adalah PT Duta Sugar International, yang dinilai gagal mengimpor dengan baik pada paruh pertama tahun ini. Akibatnya, Kemendag harus menghitung ulang alokasi impor GM untuk GKR.
“Selain itu, awalnya Kemenperin ingin penerbitan izin impor secara kuartalan pada paruh kedua tahun ini. Namun, pengusaha GKR bilang mereka punya kontrak secara semesteran. Alhasil, kami tunda penerbitan izinnya supaya mereka menyamakan pendapat dulu. Meskipun akhirnya tetap berbentuk kuartalan,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (3/10/2018).
Sebelumnya, Oke sempat mengatakan bahwa kuota impor 577.000 ton telah dikeluarkan untuk kuartal III/2018. Alokasi tersebut berlaku sepanjang semester II/2018 dengan catatan dapat kembali ditambah sesuai kebutuhan. (Bisnis, 19/9)
Namun, berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, izin impor GM untuk GKR yang dikeluarkan Kemendag pada Juli—September 2018 mencapai 707.000 ton dengan realisasi serapan 305.000 ton. Pada periode tersebut, impor dilakukan oleh 8 perusahaan.
Sementara itu, pada kuartal IV/2018, alokasi izin impor GM untuk GKR mencapai 570.533 ton, dengan importir sebanyak 10 perusahaan.
Pada kuartal III/2018, perusahaan yang mendapatkan izin mengimpor GM untuk GKR a.l. PT Sugar Labinta, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar Industry, PT Andalan Furnindo, PT Dharmapala Usaha Sukses, PT Berkah Manis Makmur, PT Makassar Tene, dan PT Permata Dunia Sukses Utama.
Selanjutnya, pada kuartal IV/2018, jumlah perusahaan yang mendaptakan izin impor GM untuk GKR bertambah dua perusahaan, yakni PT Jawamanis Rafinasi dan PT Angels Product.
Alokasi izin impor GM untuk GKR pada semester II/2018 yang mencapai 1,27 juta ton tersebut, membuat total alokasi impor komoditas tersebut pada tahun ini mencapai 3,15 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah dari rencana alokasi yang dikeluarkan pada awal tahun ini, yakni 3,6 juta ton yang akan dibagi dalam dua semester.
Adapun, alokasi izin impor pada semester II/2018 lebih rendah dari rekomendasi impor GM untuk GKR yang diungkapkan oleh Kemenperin pada September.
Kala itu, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin Enny Ratnaningtyas menyebutkan, rekomendasi izin impor GM untuk GKR semester II/2018 mencapai 1,5 juta ton.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Rachmat Hariotomo mengatakan, tambahan izin impor GM untuk GKR pada kuartal III/2018 mencapai 200.000 ton. Sementara itu, pada pada kuartal IV/2018 mencapai 300.000 ton.
Dia mengklaim jumlah tersebut masih bisa bertambah lantaran ada beberapa perusahaan yang belum merealisasikan izin impornya. Namun, dia tidak menyebutkan berapa banyak perusahaan itu dan berapa banyak kebutuhan industri dalam negeri.
“Untuk berapa banyak kebutuhan total GKR untuk industri pada sisa tahun ini, kami masih menunggu laporan dari instansi terkait, baik dari sektor makanan dan minuman maupun farmasi. Namun, sejauh ini pasokan kami masih aman karena beberapa pabrik menggunakan cadangan gula mentah untuk berproduksi.”
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S. Lukman menyebutkan hingga saat ini pasokan GKR untuk sektor industri mamin masih terjaga.
“Sejauh ini perkiraan kami, kebutuhan GKR untuk sektor mamin mencapai 1,7 juta ton. Kami yakin jumlah impor GM untuk GKR yang ada saat ini masih berpeluang bertambah sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Di lain pihak, Ketua Umum Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengaku kecewa lantaran pemerintah merevisi alokasi izin impor GM untuk GKR pada semester II/2018. Dia mengaku sempat mengapresiasi langkah pemerintah yang hanya mengeluarkan kuota izin impor sebesar 577.000 ton pada paruh kedua tahun ini.
“Namun, apresiasi kami ke pemerintah langsung hilang, karena adanya revisi kuota izin impor tersebut. Pemerintah seperti tidak belajar dari kejadian beberapa waktu lalu, ketika ditemukan gula rafinasi yang merembes ke pasar.”
Dia pun menyebutkan peluang rembesan GKR ke pasar konsumen semakin besar apabila melihat realisasi serapan GKR oleh sektor industri selalu di bawah kuota yang disediakan.
Soemitro mengaku, kebijakan pemerintah tersebut berpeluang semakin membuat petani tebu domestik tertekan. Pasalnya, gula petani kini tak lagi laku di pasaran. Di sisi lain, dia melihat Bulog, yang ditunjuk pemerintah untuk menyerap gula petani, mulai kewalahan.
“Lalu, ketika gula kami tak laku lagi dipasaran karena banyaknya rembesan gula rafinasi, ditambah lagi Bulog yang sudah kewalahan, kami mau jual ke mana gula-gula produksi kami?” tanyanya.
