Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah optimistis angka kemiskinan akan turun ke level 9% pada akhir 2019 dari posisi saat ini 9,66% atau 25,67 juta orang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah sebenarnya menargetkan angka kemiskinan pada rentang 8,5%-9,5% pada 2019.
"Kalau melihat angka terakhir di 9,66%, mudah-mudahan pada 2019 akhir kemiskinan Indonesia bisa [setidaknya] di 9%," ujar Bambang, Senin (21/01).
Dia menambahkan angka tersebut bisa dicapai dengan strategi pemerintah yang komprehensif. Bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang cukup dalam (extreme poverty), pemerintah telah menyediakan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Kali ini, Bambang cukup yakin akan strategi tersebut. Pasalnya, pemerintah akan menerapkan skema nonflat untuk pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) per Januari 2019.
Dengan skema nonflat terbaru ini, jumlah pembagian PKH per keluarga akan disesuaikan dengan aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial per keluarga.
Baca Juga
Dalam skema tersebut, dana bantuan PKH bagi keluarga dengan ibu sedang hamil atau keluarga yang memiliki balita akan mendapatkan Rp 2,4 juta per tahun.
Berdasarkan kebutuhan pendidikan, keluarga yang memiliki anak SD bantuannya akan mencapai Rp900.000, keluarga yang memiliki anak SMP bantuannya Rp1,5 juta, keluarga dengan anak SMA sebesar Rp2 juta.
Keluarga dengan anggota lanjut usia 60 tahun ke atas juga akan mendapat tambahan Rp2,4 juta per jiwa, sedangkan bagi keluarga yang tinggal bersama lanjut usia 60 tahun ke atas akan mendapat tambahan Rp2,4 juta per jiwa, keluarga dengan penyandang disabilitas berat juga mendapatkan tambahan sebesar Rp2,4 juta per jiwa.
Selain itu, setiap PKH akan mendapatkan bantuan tetap sebesar Rp550.000 per tahun per keluarga.
Dengan skema ini, pemerintah telah meningkatkan anggaran PKH menjadi Rp32,65 triliun pada 2019 dari Rp19,3 triliun.
Bagi masyarakat yang rentan miskin, Bambang mengungkapkan pemerintah akan memperkuat akses masyarakat tersebut kepada permodalan mikro dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Dari catatan Bisnis, pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menyepakati plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 140 triliun pada tahun ini.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan plafon KUR 2018 sebesar Rp 123 triliun. Pemerintah telah menetapkan anggaran dana desa yang akan ditingkatkan menjadi Rp73 triliun pada 2019.
Dana desa ini telah berkontribusi untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang berkelanjutan di desa.
Dengan langkah-langkah ini, Bambang yakin jumlah masyarakat miskin di Tanah Air akan berkurang.
Adapun untuk mengatasi disparitas tingkat kemiskinan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, Bambang menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi kunci.
Oleh karena itu, pemerintah akan tetap mendorong pembangunan infrastruktur dasar atau pelayanan dasar di perdesaan.
Selanjutnya, pemerintah akan memastikan pembagian bantuan sosial harus dipastikan sampai hingga ke tempat-tempat terpencil di Indonesia.
"Jangan sampai kelompok yang harusnya menerima, tidak menerima karena masih jauh dari jangkauan," kata Bambang.
