Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla melayangkan kritik atas lambatnya pengembangan listrik yang berasal dari energi panas bumi atau geothermal. Padahal, geothermal bukanlah hal yang baru di Indonesia.
"35 tahun yang lalu Kamojang sudah beroperasi. Jadi ini bukan barang baru kita mengenal geothermal di Indonesia. Kebetulan kapasitas Kamojang itu 35 MW, tahun depan kebetulan usianya 35 tahun juga," katanya saat membuka The 7th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (13/8/2019).
Wapres JK mengatakan pembangkit listrik tenaga geothermal juga sudah ada di Dieng dan Manado. Usia masing-masing pembangkit juga sudah menyentuh puluhan tahun.
Selama ini, dia mengatakan sudah 4-5 kali membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition.
Meski demikian, dia secara blak-blakan menyebut pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi justru tidak menampakkan pertumbuhan yang signifikan jika dibandingkan dengan jenis energi lain.
"Kalau saya bisa mengatakan walaupun sudah tujuh kali konferensi, Pak Ketua [Asosiasi Geothermal Indonesia] ini kemajuannya lambat sekali. 7 kali bikin pameran, hasilnya baru 2.000 Mega Watt," ucapnya.
Bukan itu saja, JK juga menyindir momentum penandatanganan kontrak pembangunan pembangkit listrik skala kecil (small scale) di Dieng, Jawa Tengah.
Apalagi, perjanjian kerja sama itu diteken oleh perushaan lokal PT Pertamina Energi dengan perusahaan asing yang disaksikan oleh Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar.
"Saya mengatakan minta maaf tadi Dirut Pertamina Energi, mbok ya kalau mau tanda tangan dibuka dengan Wapres dan Menteri ESDM masa [nilainya] 10 MW. [Sampai] 200 MW kek, dengan asing lagi. Aduh kelewatan itu tidak percaya diri," ujar JK diiringi gelak tawa para hadirin.
Dia menegaskan selama puluhan tahun ada di Indonesia, listrik yang dihasilkan oleh enegeri terbarukan saat ini baru mencapai 8.000 MW. Jumlah tersebut sudah termasuk energi dari angin, biotermal, dan jenis energi biru lainnya.
Padahal, pemerintah akan memberikan insentif bagi pelaku usaha atau bank luar negeri yang ingin membiayai pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan.
"PLTU itu sudah lama sekali, PLTU sudah ratusan tahun. Jadi pada dasarnya teknologi bukan masalah karena bisa dikuasai lebih mudah," ucap JK.
