Bisnis.com, JAKARTA – Menteri-menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada bidang ekonomi dan sektor riil diharapkan merupakan sosok yang profesional dan memahami keadaan global.
Hal tersebut diungkapkan oleh ekonom Universitas Indonesia dan Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi dalam peluncuran buku Globalization, Productivity, and Production Networks in ASEAN : Enhancing Regional Trade and Investment di Jakarta pada Kamis (17/10/2019).
Menurutnya, susunan kabinet Jokowi–Ma’ruf, utamanya di bidang ekonomi akan dipantau secara intensif oleh para pelaku ekonomi, termasuk investor-investor asing. Hal ini akan menentukan kebijakan yang diambil oleh para pelaku ekonomi.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pertama, kinerja kementerian bidang ekonomi dinilai sudah cukup baik. Ia mengatakan permasalahan negara selama 5 tahun ini berada pada sektor riil, seperti industri, perdagangan, pertanian, hingga Badan Usaha Milik Negara.
Oleh karena itu, sosok yang mengisi pos menteri di bidang ekonomi dan sektor riil harus merupakan orang dengan profesionalitas yang tinggi. Selain itu, mereka juga merupakan orang yang dapat diterima oleh pasar.
“Sosok yang profesional bukan berarti harus dari kalangan birokrat. Bisa juga dari partai politik asalkan ia dapat menjunjung tinggi sikap profesional saat mengemban tugas,” katanya.
Fithra juga mengakui kompromi-kompromi antara Jokowi dengan partai pendukungnya dalam pembentukan kabinet perlu dilakukan. Ia menilai, hadirnya menteri dari partai politik akan meningkatkan stabilitas politik yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.
“Mereka juga harus bisa menggaet para pemodal untuk masuk ke Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengapresiasi kinerja menteri-menteri Kabinet Kerja I yang telah bekerja dengan baik. Mereka mampu menjaga stabilitas ekonomi negara ditengah kegentingan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun belum mencapai target.
Ia menambahkan, penunjukan seseorang ke kursi menteri adalah hak prerogatif presiden. Menurutnya, sosok yang nantinya terpilih pastinya telah melewati sejumlah penilaian dan pertimbangan yang matang guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional.
