Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendatangani kantor Kementerian Perdagangan untuk melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga pada Kamis (7/11/2019).
Ketua Umum BPP GINSI Anthon Sihombing mengatakan pada kesempatan tersebut pihaknya kembali menyampaikan agar pemerintah, khususnya Kemendag tak lagi ‘menganaktirikan’ importir. Dia menyebut selama ini Kemendag kurang memberikan perhatian kepada importir yang menurutnya ikut menyumbang pendapatan negara dalam jumlah yang tidak sedikit.
“Kami mengharapkan [agar] importir [bisa] seperti eksportir karena [saling] terkait. [Sebanyak] 70% dari eksportir yang menyumbangkan devisa kepada negara adalah importir. Eksportir selama ini dibina [oleh Kemendag], seharusnya importir juga [demikian]. Importir ini jangan selalu dikonotasikan buruk,” katanya ketika ditemui di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Selain itu, menurut Anthon, para importir menyampaikan keinginan agar dapat dilibatkan dalam pemberian rekomendasi atau izin impor oleh kementerian terkait untuk mengendalikan impor. Untuk itu, mereka mengklaim siap membantu Kemendag untuk melakukan pendataan terhadap importir yang ada di Tanah Air.
“Kebijakannya bagaimana nanti [jika] kami yang membantu melakukan pendataan terhadap importir, sehingga kami bisa seperti asosiasi-asosiasi yang lain seperti Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di mana nantinya importir atau pekerjanya harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari kami. Ini adalah bentuk dukungan [kepada pemerintah] untuk menyikat habis importir bodong.”
Lebih lanjut, Anthon menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan kemudahan berupa pemangkasan atau pembebasan bea masuk hingga penghapusan syarat rekomendasi impor untuk barang modal.
Namun, dia menilai kemudahan tersebut masih belum sepenuhnya membantu lantaran saat ini masih ada sejumlah barang modal yang masih dikenakan bea masuk oleh pemerintah.
“Tarif atau bea masuk itu harus disesuaikan dengan kondisi. Kami ingin agar ada kemudahan [sepenuhnya] untuk [impor] barang-barang tertentu yang tentunya adalah barang modal. Dikurangi atau ada pengkhususan supaya nantinya mendorong lahirnya eksportir-eksportir barang jadi yang baru. Namun, ini perlu diawasi agar berjalan dengan sempurna,” ujarnya.
Terakhir, Anthon menyebut bahwa pada audiensi pada audiensi yang berlangsung selama 2 jam itu disampaikan pula sejumlah permasalahan internal yang ada di tubuh GINSI. Salah satunya adalah adanya oknum pengurus yang mengatasnamakan BPP GINSI dan melibatkan diri dalam perumusan kebijakan di instansi terkait memuluskan kepentingannya masing-masing.
“Pemerintah untuk setiap kebijakan [yang terkait dengan] impor seharusnya melibatkan GINSI. Saat ini masalahnya GINSI tidak dilibatkan tetapi ada pribadi-pribadi yang diakomodasi oleh pemerintah dan mengatasnamakan GINSI untuk mencari keuntungan sendiri. Itu tanpa sepengetahuan kita, sepihak, dan ternyata adalah pengurus,” ungkapnya.
Terkait dengan permasalahan tersebut, Anthon mengatakan pihaknya telah mencopot Erwin Taufan dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal BPP GINSI dan melaporkannya ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pemalsuan surat dan penggelapan jabatan.
Selain itu, diketahui pula bahwa Ratna Nila Juwita ikut dilaporkan dan dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua Kompartemen Perdagangan dan Industri BPP GINSI.
Sementara itu, Jerry Sambuaga enggan memberikan penjelasan terkait dengan audiensi yang dirinya lakukan dengan BPP GINSI. “Nanti ya, lain kali saja,” ujarnya singkat.
