Bisnis.com, JAKARTA — Wacana Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar jumlah bandara internasional dipangkas dan lebih difokuskan di sejumlah bandara saja dinilai dapat menghasilkan efisiensi.
Pengamat penerbangan Arista Atmadjati mengatakan bahwa saat ini memang bandara yang menyandang sebagai kelas internasional terlalu banyak, tercatat terdapat 30 bandara di seluruh Indonesia. Kondisi ini dinilai tidak efektif dalam menggaet wisatawan asing.
"Ya, memang yang menyandang kelas internasional memang kebanyakan, masak yang kecil-kecil bandara ini, contoh, Adi Sumarmo Solo, Husein Sastranegara Bandung, Lombok, Pontianak, hingga Manado menjadi bandara internasional," katanya kepada Bisnis, Kamis (6/8/2020).
Sayangnya, walaupun menyandang status internasional, bandara-bandara ini memiliki lalu lintas penerbangan internasional yang sedikit.
Dia mendukung pemangkasan jumlah bandara internasional agar menumbuhkan efisiensi biaya. Pasalnya, bandara noninternasional tidak memerlukan tambahan personel dari Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, dan lainnya.
"Ya, teknisnya Kemenhub sudah paham itu, termasuk lapor ke Badan Dunia ICAO supaya statusnya dapat diubah menjadi bandara domestik saja," ujarnya.
Baca Juga
Arista menjelaskan bahwa perbedaan bandara hub dan superhub yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yakni bandara hub itu menghubungkan antarkota domestik.
Contohnya, Bandara di Makassar, semua dari Gorontalo, Mamuju, Ambon, Palu melalui Makassar dan meneruskan perjalanan ke Surabaya, Manado, Jakarta. Intinya, perannya menjadi bandara pengumpul dan pengumpan.
Adapun, yang dimaksud superhub yakni bandara yang berperan sebagai pengumpul dan pengumpan rute-rute domestik sekaligus melayani penerbangan internasional.
"Misalnya, dari Kupang, Lombok, Banyuwangi menuju Bali dan bisa melanjutkan ke Makassar, Manado, Surabaya, atau rute luar Bali, seperti ke Jepang, China, Australia dan Korea," tuturnya.
