Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat penyaluran dan memperluas sasaran UMKM yang mendapat bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi penyaluran sejumlah program PEN sektor UMKM mengalami kemajuan dengan capaian lebih dari 70%.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Komite PC-PEN dengan para Pimpinan Kementerian/Lembaga, Jumat (25/09), di Bintan, Kep. Riau.
Program PEN merupakan strategi pemerintah untuk membantu keberlangsungan dan daya tahan UMKM, termasuk koperasi, dari dampak pandemi COVID-19.
Empat program PEN yang dilaksanakan KemenkopUKM adalah Banpres Produktif Usaha Mikro, Subsidi KUR, Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB, dan Subsidi Non KUR.
MenkopUKM Teten menyampaikan realisasi penyaluran Banpres periode Agustus–September telah mencapai 72,46% dengan nilai Rp15,93 triliun.
Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan sebanyak 6,63 juta orang, dengan nilai bantuan Rp2,4 juta/pelaku usaha.
“Sasaran penyaluran tahap awal adalah 9,1 juta orang. Kami telah mengirimkan surat mengusulkan perluasan sasaran penerima menjadi 12 juta pelaku usaha mikro. Surat usulan sedang ditelaah oleh Kementerian Keuangan,” tutur Teten.
Banpres Produktif Usaha Mikro menyasar pelaku usaha mikro yang masih "unbankable" dan belum pernah mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan.
Program ini bertujuan untuk mendorong usaha mikro untuk masuk dalam pembiayaan formal.
Adapun realisasi Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB sangat signifikan mencapai 74,56% dengan nilai Rp745,6 miliar.
Total nilai program ini adalah Rp1 triliun, dengan tujuan perluasan modal kerja bagi koperasi terdampak COVID-19, dengan bunga maksimum 3%.
“Saat ini juga diperlukan kebijakan bagaimana koperasi turut berperan untuk membeli produk pangan rakyat. Strategi ini perlu dilakukan dengan memperkuat likuiditas koperasi. Karena itu sudah diusulkan penambahan anggaran PEN LPDB,” jelas Teten.
.jpg)
Terkait capaian Subsidi KUR, Teten mengatakan telah diterima oleh 5,53 juta nasabah atau mencapai 33,08%. Upaya mempercepat realisasi Subsidi KUR, KemenkopUKM melakukan strategi sosialisasi "one by one" kepada penyalur KUR, serta melakukan relaksasi dan perluasan.
Sementara itu, realisasi Subsidi Non KUR belum ada. Hal ini disebabkan kendala pemrosesan data dan tagihan yang sangat tergantung pada tingkat partisipasi BLU dan koperasi.
Belanja Produk UMKM
KemenkopUKM juga mendorong pengadaan barang dan jasa pemerintah/BUMN yang mengikutsertakan dan memprioritaskan UMKM.
Upaya ini telah membuahkan hasil dengan diluncurkannya Pasar Digital (PaDi) UMKM, Bela Pengadaan, dan Laman UKM, yang merupakan platform belanja digital pemerintah maupun BUMN untuk produk-produk UMKM.
Dengan juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkolaborasi melalui Laman UMKM dan Bela Pengadaan untuk menyerap produk-produk UMKM dengan potensi Rp321 triliun.
Aplikasi Bela Pengadaan dibangun dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang/jasa pemerintah dengan nilai nominal sampai dengan Rp50 juta (lima puluh juta rupiah) per paket pengadaan/transaksi.
“Sedangkan kolaborasi dengan Kementerian BUMN melalui Pasar Digital (PADI) untuk memastikan belanja barang dan jasa di bawah nilai Rp14 miliar memprioritaskan produk UMKM. Saat ini 9 BUMN telah siap dan secara bertahap ke BUMN lainnya untuk menyerap produk UMKM,” kata Teten.
