Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dinilai perlu meningkatkan ekspor ke negara-negara sasaran nontradisional sebagai upaya mengatasi defisit neraca perdagangan nasional.
"Selain peningkatan kualitas produk Indonesia supaya daya saing makin kuat, sudah saatnya pemerintah melihat potensi dari negara-negara tujuan nontradisional. Pemetaan penting dilakukan supaya pasar untuk produk Indonesia semakin luas," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan, Kamis (14/1/2021).
Pingkan mengingatkan Kementerian Perdagangan menargetkan surplus sebesar US$1 miliar pada neraca perdagangan di tahun 2021 ini.
Selain itu, dia mengungkapkan ekspor riil barang dan jasa ditargetkan akan tumbuh sebesar 4,2 persen, ekspor nonmigas akan tumbuh 6,3 persen, serta adanya pertumbuhan rasio ekspor terhadap jasa ekspor terhadap PDB sebesar 2,8 persen untuk tahun 2021.
"Indonesia sebenarnya masih sangat berpotensi meningkatkan nilai ekspornya. Salah satunya adalah melalui intensifikasi ekspor ke negara-negara tujuan non tradisional," katanya.
Dia menilai pasar ekspor ke negara-negara nontradisional dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi defisit neraca perdagangan, mengingat bahwa nilai ekspor nonmigas Indonesia terhadap negara yang tergolong tujuan tradisional telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga
Selain itu, tren serupa juga dialami oleh negara tujuan non-tradisional seperti Tanzania, Kenya, dan Kazakhstan. Selama kurun waktu lima tahun nilai ekspor Indonesia terhadap tiga negara tersebut meningkat masing-masing dari 214 juta dolar; 187,7 juta dolar dan 3,2 juta dolar pada 2015 menjadi 262,9 juta dolar; 220,6 juta dolar dan 207,1 juta dolar pada tahun lalu.
"Kondisi ini menjelaskan bahwa produk Indonesia diterima dengan baik oleh negara-negara non tradisional," katanya.
Lebih lanjut, dia melihat negara-negara seperti Kazakhstan, Kenya dan Tanzania memiliki peluang yang bagus menjadi tujuan ekspor karena ketiga negara ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk kelas menengah dan juga memiliki kondisi perekonomian yang cukup stabil dalam jangka waktu beberapa tahun ke belakang.
Untuk itu, Pingkan menegaskan pemerintah dinilai perlu meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara-negara nontradisional yang dapat memberikan keuntungan dalam perdagangan seperti penghapusan dan/pengurangan hambatan bea masuk.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengingatkan agar berbagai FTA atau perjanjian perdagangan bebas yang telah dilakukan dengan berbagai negara dan kawasan internasional harus dapat dioptimalkan guna memulihkan perekonomian nasional.
Amin Ak mengutarakan harapannya agar Kementerian Perdagangan di bawah kepemimpinan Muhammad Lutfi mampu mengoptimalkan perjanjian perdagangan bebas secara bilateral dengan 162 negara di berbagai kawasan.
Dia mengatakan bahwa salah satu andalan untuk pemulihan ekonomi nasional agar keluar dari resesi, adalah perdagangan internasional yang diharapkan terus tumbuh positif.
Untuk itu, Amin mendorong beragam upaya untuk menggenjot devisa, terutama dari ekspor komoditas, agar jangan hanya mengandalkan permintaan dari negara mitra dagang utama Indonesia, terutama China, Amerika Serikat, Jepang, dan India.
"Peningkatan permintaan komoditas akan ikut mendorong ekspor Indonesia mengalami peningkatan ke depannya dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu optimalisasi FTA bilateral dengan negara-negara Asia, Eropa, dan Afrika, sangat penting dan strategis," paparnya.
