Bisnis.com, JAKARTA - Selain dilema menghadapi pandemi Covid-19 yang nyaris membuat ekonomi Indonesia lumpuh, kabar duka yang kembali menyapa adalah penurunan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income) menjadi negara berpendapatan menengah rendah (lower middle income).
Tak salah kemudian banyak pihak yang menganggap jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap/MIT) bukan mitos pembangunan tetapi fakta ekonomi yang berimplikasi langsung pada nasab kemakmuran publik.
Sejatinya, optimisme mulai terlihat ketika pada 2016 silam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) disepakati dalam format perdagangan bebas regional. Indonesia adalah pemain utama di kawasan Asean, sehingga diharapkan kerja sama ini berdampak ganda bagi perekonomian.
Alhasil, relasi kausal dan dilematis antara tantangan menghadapi MEA, arah kebijakan menyikapi jebakan negara berpendapatan menengah, dan disparitas pembangunan menjadi wacana aktual.
Ketiga variabel ini telah mengisi hampir sebagian besar wacana pembangunan selama sewindu terakhir. Bagi Indonesia, postulat tersebut menjadi tantangan sangat pelik dan perlu diuji secara empirik. Pertanyaannya, apakah kita akan berhasil melewati jebakan ini?
Heston, Summers, dan Aten (2011) menemukan fakta bahwa dari seratusan negara yang diuji, hanya ada tiga belas negara yang berhasil melewati jebakan pendapatan pada 2008. Meskipun pada 2010 Indonesia berhasil melewati rintangan, potensinya untuk terjebak MIT sangat besar (Felipe, 2010).
Apakah Indonesia memiliki modalitas untuk menghindarinya sekaligus menjejak sebagai negara berpendapatan tinggi (high income countries)?
Lajur Indonesia sejatinya sudah mulai terarah, yakni ketika pada awal 2020 mendapat status sebagai negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income) tatkala GNI per kapita mencapai US$4.050 meski hal ini sebenarnya tak terlalu mengejutkan sebab ada beberapa studi prediktif yang mengurai optimisme.
OECD (2009) dalam kajian bertajuk Globalisation and Emerging Economies sempat menyebut akronim BRIICS untuk menggambarkan sekelompok negara yang memiliki kinerja pertumbuhan yang mengesankan, termasuk Indonesia.
Sebelumnya, Goldman Sachs (2007) meramalkan Indonesia pada 2050 akan menjadi kekuatan ekonomi ketujuh terbesar. McKinsey Global Institute (2012) juga dengan optimistik memprediksi Indonesia akan menempati posisi ekonomi terbesar ketujuh pada 2030.
Berbagai ramalan tersebut sejalan dengan portofolio PDB Indonesia yang berkembang signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan dalam kondisi kejatuhan harga komoditas global, kinerja perekonomian masih cukup tangguh.
Indonesia juga dihadapkan pada kenyataan potensial di mana terdapat surplus penduduk usia muda. Dalam laporan Asian Development Bank (ADB, 2011) bertajuk Asia 2050, pada 2025 Indonesia akan menjadi salah satu negara Asia yang bakal menjadi penyangga utama kawasan.
Karena itu, menurut ADB, perlu ada angkatan kerja yang produktif agar mampu bersaing dalam penciptaan produk baru guna menyongsong mimpi menjadi negara maju.
Di tengah upaya penyeragaman konsepsi di berbagai forum kebijakan dan akademik, pertanyaan pokok dan reflektif perlu diajukan: apakah MIT memang patut untuk dijadikan diskursus publik? Apakah komitmen peningkatan daya saing, konteks pembangunan infrastruktur, misalnya, sebatas kemestian pada ketercapaian inovasi dan produktivitas? Apakah konsepsi ini tidak harus mengaca dan determinis pada disparitas kewilayahan?
Pasalnya, realisasi kinerja pembangunan di pusat dan daerah begitu timpang. Visi akselerasi yang dicanangkan pemerintah tidak disambut semestinya oleh pemerintah daerah, sehingga berimplikasi pada telatnya pelaksanaan berbagai rencana pembangunan.
Di akhir Juni 2021, dana pembangunan daerah yang mengendap di bank masih sangat besar, yakni Rp190 triliun. Padahal, pemerintah pusat sudah berulang kali menegakkan kebijakan fiskal prodaerah melalui porsi alokasi dana perimbangan dan dana desa yang menaik setiap tahunnya.
Tak heran jika terjadi gagap pertumbuhan sekaligus menyempitnya realisasi pembangunan. Secara postulat, salah satu instrumen meningkatkan pertumbuhan adalah melalui ekspansi belanja publik.
Namun faktanya, sebagaimana dilansir Kementerian Dalam Negeri (2021), realisasi rata-rata belanja APBD provinsi pada semester I/2021 hanya 35,18% (Rp138,17 triliun), sementara untuk kabupaten/kota hanya 33,08% (Rp410,06 triliun). Inilah sisi lain ekonomi kita yang sangat rapuh dan inefisien.
Dalam hal realisasi investasi, ketimpangan spasial juga masih sangat mencemaskan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (2021) mencatat bahwa selama lima tahun terakhir, realisasi investasi di kawasan timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, dan Maluku-Papua) sangat minim ketimbang kawasan barat. Sepanjang periode ini, kawasan timur hanya mencatat realisasi kumulatif 26,76 persen, jauh dibandingkan dengan Jawa 53,86 persen, dan tidak terpaut jauh dengan Sumatera di 19,36%.
Bahkan, sepanjang Januari—Desember 2020, jika ketimpangan ini dipandang ekual, yakni realisasi investasi di Jawa 49,5%, kali pertama berada di bawah 50%, karena porsi investasi di Sumatera yang naik menjadi 24,3%.
Sejatinya, kumulasi investasi di Indonesia Timur stagnan di angka 26,2%. Penulis khawatir keberhasilan menghindari MIT akan menjadi hal yang delusif belaka, sementara yang nyata adalah masyarakat di sebagian kawasan republik ini masih terjebak di kedalaman rimba dan keterpencilan tengah lautan. Ketimpangan wilayah dan ruang semakin menganga.
