Bisnis.com, JAKARTA – Pada Jumat lalu, Real estat Indonesia (REI) bersama 99 Group meluncurkan situs informasi terintegrasi seputar Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Launching situs informasi terintegrasi IKN yang dilakukan oleh 99 Group bersama dengan REI mengundang pro dan kontra di kalangan warganet.
Dikutip akun twitter @elisa_jkt, Pendiri dan Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menyayangkan kehadiran website tentang properti ibu kota baru diluncurkan oleh developer dan kerja sama dengan agen jual beli properti 99 Group.
“Surreal banget, website tentang properti ibukota baru diluncurkan oleh developer dan kerja sama dengan agen jual beli properti yg berasal dari Singapura. Padahal UU juga belum ada, barangnya bakal dijual kemana-mana. Ibu kota jadi barang dagangan,” cuitnya dalam akun twitter Jumat (12/11/2021).
Menurutnya, nantinya website itu tidak hanya memberikan informasi saja, tetapi juga akan memberikan pilihan produk-produk properti, dan tentunya pilihan listing.
Dia menilai, urusan informasi terpercaya terkait IKN merupakan kewajiban dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai perencana dan pelaksana teknis.
Baca Juga
“Pertama-tama kasih informasi, berikutnya kasih produk dan [tentunya] pilihan listing dong. Bokis bener ini REI dan makelaar real estatnya. Kalau mau urusan informasi terpercaya terkait IKN mah urusan Bappenas dan Kementerian PUPR lah sebagai perencana dan pelaksana teknis,” katanya.
Memudahkan Masyarakat
Menanggapi hal itu, VP of Marketing 99 Group Indonesia Bharat Buxani mengatakan, tujuan 99 Group meluncurkan situs informasi mengenai IKN baru tersebut adalah untuk mempermudah masyarakat mendapatkan referensi yang akurat seputar IKN.
“Jika ditilik lebih dalam lagi, apa yang kami lakukan ini tidaklah berbeda dari media mainstream yang telah mempublikasikan beragam informasi terkait IKN. Poin yang membedakan situs informasi dari 99 Group adalah cakupan topiknya tentu lebih berfokus pada industri properti dan pembangunan infrastruktur,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (15/11/2021).
Bharat menuturkan, keberadaan website tersebut saat ini menyediakan kebutuhan informasi terkait IKN. Bagi masyarakat yang tinggal di Jakarta, ingin mengetahui perkembangan dan pembangunan yang ada di IKN.
“Apa yang kami siapkan saat ini dari sisi editorial kami, kontennya. Ke depan, kami akan turun lapangan dicek ke sana agar menyajikan informasi akurat. Kami ingin jadi yang pertama mencari apapun terkait IKN dan sekitarnya, terutama Borneo,” ucapnya.
Informasi yang disediakan tidak sebatas dari industri properti saja, tetapi juga topik strategis lainnya dan esensial yang perlu diketahui masyarakat. Situs informasi terintegrasi itu juga akan dikembangkan secara profesional dari Tim 99 Group.
“Dengan kekuatan teknologi dan pengalaman tim profesional, 99 Group melalui Rumah123.com dan 99.co siap menjadi sumber informasi Ibu Kota Negara yang terpercaya, akurat, dan edukatif,” tuturnya.
Dia menegaskan, situs tersebut tidak hanya menyediakan informasi terkait properti. Hal itu dikarenakan saat memindahkan IKN yang dibutuhkan tidak hanya terkait property, tetapi juga sarana infrastruktur, sekolah, pelayanan kesehatan, pariwisata, dan lain-lainnya.
“Jadi kami didukung temen-temen dari REI untuk menyajikan informasi yang lengkap. Kami juga akan tugaskan 6–8 orang ke Kaltim untuk memperoleh informasi di IKN langsung. Ini situs untuk ke depannya. Kami telah menyiapkan plan ke depan,” ujar Bharat.
Sementara itu, Ketua POKJA IKN REI Soelaeman Soemawinata menuturkan, REI telah diundang oleh Bappenas pada 2019 sebelum dicanangkan IKN baru. REI dilibatkan oleh pemerintah karena pengalaman anggota REI yang telah membangun pengembangan kota.
“Anggota REI kira-kira telah membangun hampir 34 mixed used development, pengembangan skala besar di Jabodetabek, dengan total luas area 50.000 hektare,” katanya.
Dengan hal itu, Pemerintah melalui Bappenas menganggap perlu mengundang REI sebagai pihak yang telah mengalami asam garam dalam membangun kawasan besar, mulai dari 500 hektare sampai 6.000 hektare, dan bahkan 30.000 hektare.
“Itu yang mungkin bisa memberikan input pemerintah sejak awal. Jadi pemerintah kelihatannya cukup hati-hati dan cermat dalam merencanakan IKN ini,” ucapnya.
Dilibatkan Sejak Awal
Sejak awal, lanjutnya, dari 3 lokasi di Kalimantan, REI dilibatkan dalam pemberian lokasi mana yang terbaik. Saat ini, setelah Kalimantan Timur telah ditetapkan pemerintah, REI kembali diundang bagaimana peran swasta dalam membangun IKN.
“Fakta menunjukkan bahwa memang peran swasta itu cukup signifikan dalam membangun sebuah kawasan. Kalau temen-temen lihat di Jakarta dari Sudirman hingga Thamrin, boleh dihitung berapa bangunan yang dibangun oleh swasta dan pemerintah. Hampir lebih dari 60 persen bangunan tersebut dibangun oleh swasta,” tuturnya.
Peran penting pihak swasta adalah mendukung kebijakan pemerintah dan membantu membangkitkan ekonomi di kota. Pemerintah menjadi tonggak utama untuk men-drive atau sebagai engine utamanya.
“Investasi IKN hampir 60 persen dibangun oleh swasta. Kami sudah mencoba mengkonstruksi secara global, di mana peran pemerintah dan peran swasta. Dan bisa melihat fasilitas yang berkaitan, katakanlah dengan perumahan, industri dan kawasan komersial, peribadatan, pendidikan dan kesehatan. Itu bisa dilihat investasi swasta tanpa harus melibatkan APBN,” ujarnya.
“Letak peran pemerintah itu tentu bangun infrastruktur utama, membersihkan lahan yang ideal untuk dikembangkan dan membuat regulasi perizinan yang lebih cepat dan pro investasi. Peran itu secara alamiah sudah terbagi seperti itu.”
REI sudah menggalang anggota REI yang telah berpengalaman membangun kawasan besar. Pihaknya menegaskan REI tak hanya melakukan pembangunan fisik saja, tetapi juga membangun ekosistem seperti komersial area, rumah sakit, universitas, dan lainnya.
“Jadi juga dibangun fasilitas pelayanan. Kami sudah siap siaga menunggu instruksi dari pemerintah. Regulasinya kapan dimulai. Memang UU IKN lagi diproses, tapi kami tentu bersiap-siap bersama teman-teman untuk peran kami dan bagian dari pembangunan Indonesia di masa datang,” ujarnya.
Soelaeman menambahkan, pusat informasi ini penting ada karena banyak informasi yang belum terungkap ke masyarakat, seperti alasan mengapa ibu kota harus pindah dan ditunjuk Kalimantan Timur sebagai IKN baru.
“Kami dari REI yang diinfokan sejak awal, kami akan memberikan informasi sejauh yang kami tahu dari sisi peran dari pihak swasta membangun kawasan. IKN ini hal informasikan secara benar,” katanya.
Terkait status tanah yang digunakan para pengembang di lokasi IKN, kata dia, masih menunggu regulasi dari pemerintah apakah akan sewa atau beli.
Menurutnya, nanti pada saatnya akan terlihat seperti apa skema perolehan tanah dari pemerintah ke pengembang, dan dari pengembang ke user-nya. Hal itu semua mengikuti regulasi yang ada.
“Kalau sepengetahuan saya, semua yang di sana adalah tanah milik pemerintah/negara, bentuknya HPL. Semua yang menggunakan tanah di sana akan menyewa jangka panjang sesuai aturan pemerintah [HGB di atas HPL], jadi tidak dimiliki dalam bentuk hak milik,” tuturnya.
Adapun lokasi IKN ini merupakan lahan hutan, seperti sesuai yang ditentukan pemerintah.
Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin menambahkan, pentingnya situs informasi ini agar rencana pemerintah dalam pembangunan IKN bisa tersampaikan positif di masyarakat.
“Bagaimana pentingnya suatu pengembangan lokasi dengan media digital. Media digital, 99 Group ini cukup leading di Asia dengan basis kantor di Singapura dan juga akan disampaikan ke dunia. Ini rencana besar demi kebaikan anak cucu, di mana membangun suatu lokasi, IKN baru dengan gaya kerja yang berbeda di lingkungan yang lebih efektif, green dan sustainable,” jelasnya.
Nantinya, portal 99 Group tidak hanya memuat tentang IKN saja, tetapi juga perkembangan properti di Kalimantan secara utuh.