Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pemerintah daerah atau Pemda untuk mempercepat pembangunan penyalur BBM Satu Harga tahun 2024.
Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra meminta Pemda berperan aktif dalam hal perizinan, lokasi, dan mitra yang memiliki kemampuan membangun penyalur BBM Satu Harga.
"Dalam waktu yang tinggal 10 bulan lagi, masih banyak proses yang harus dilalui untuk mencapai target. BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] ingin menyelesaikan tugas ini secara tuntas," kata Trikora dalam Rapat Koordinasi Progres Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Tahun 2024 Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara, di Manado, Sulawesi Utara, dikutip dari keterangan resmi pada Minggu (3/2/2024).
BPH Migas berharap hingga pertengahan Maret 2024, tantangan-tantangan tersebut dapat segera dituntaskan, termasuk mencari lokasi dan mitra pengganti yang layak.
"Kalau mitra atau lokasinya tidak mungkin dibangun penyalur, kita segera cari penggantinya. Ini bukan hanya masalah pemerataan energi, tetapi hukum ekonominya harus ada karena investor tidak akan mau membangun kalau tidak ada pasarnya," kata Trikora.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam kesempatan yang sama mengingatkan, perlu dilakukan seleksi yang ketat terkait lokasi maupun kemampuan mitra pengganti agar tantangan yang sama tidak terulang lagi. Untuk itu peran pemda diharapkan dapat lebih dikembangkan lagi.
Baca Juga
"Jadi, harus ada assessment yang kuat dari mitra-mitra yang mendaftar, sehingga sekali kita memilih mitra tersebut, dia akan terus bisa melakukan pembangunan penyalur. Jika tidak, maka akan terjadi seperti di beberapa daerah, ditunggu-tunggu tidak juga dibangun, karena kesulitan permodalan," kata Saleh.
Pemda juga berperan penting menentukan lokasi atau titik penyalur BBM Satu Harga, termasuk potensi pertumbuhan pasarnya.
"Sudah diukur lebih dulu jumlah penduduknya, kira-kira kalau dibangun di sini maka pengembangnya (mitra) juga akan mau. Artinya permodalannya akan bisa dikembalikan sesuai harapan investor dan masyarakat juga benar-benar terbantu dengan adanya penyalur BBM Satu Harga," tutur Saleh.
Dalam pertemuan ini, Penjabat Bupati Kabupaten Morotai M. Umar Ali menyatakan komitmennya untuk mendukung Program BBM Satu Harga. Tahun 2024, di wilayahnya ditargetkan dapat dibangun 3 penyalur.
"Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum [SPBU] yang satu sudah 80%, lainnya masih proses karena terkendala modal. Saya berkomitmen untuk menyelesaikan ini," tuturnya.
SVP Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azof mengatakan, sejak tahun 2017, Pertamina bersama mitranya telah berhasil membangun penyalur BBM Satu Harga sesuai target.
Untuk tahun 2024, tantangan membangun BBM Satu Harga lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal karena daerah-daerahnya lebih sulit. Untuk itu diperlukan usulan titik lokasi baru secara cepat dan baik agar target dapat terpenuhi, mengingat pembangunan secara fisik memerlukan waktu sekitar 6—11 bulan.
Rapat yang berjalan secara interaktif ini dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Sula, Sangihe, Halmahera Barat, dan Morotai.
Turut hadir juga dalam acara ini Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, EGM Regional Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga Erwin Dwiyanto, VP Government Assignment PT Pertamina (Persero) Ryrien Marisa, Region Manager Retail Sales Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga I Gusti Bagus Suteja, dan SAM Retail Sulutgo PT Pertamina Patra Niaga Wilson Eddi Wijaya.
