Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pasca Heboh Ekspor Nikel Ilegal Hingga Kasus Timah, Menkeu Sri Mulyani Sebut Kini Data Terintegrasi Simbara

Kementerian Keuangan telah mengintegrasikan layanan ekspor nikel dan timah ke dalam Simbara.
Ilustrasi pekerja melakukan proses pemurnian dari nikel menjadi feronikel di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Pomalaa./JIBI-Nurul Hidayat
Ilustrasi pekerja melakukan proses pemurnian dari nikel menjadi feronikel di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Pomalaa./JIBI-Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sangat berapi-api soal Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara). 

Hal tersebut dirinya sampaikan dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (22/7/2024). 

“Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang bersedia untuk bekerjasama, terutama dalam hal ini Pak Menko Pak Luhut yang sangat berapi-api dan sangat bersemangat sejak awal [membangun sistem ekspor batu bara dan kini mengintegrasikan nikel dan timah],” ungkap Sri Mulyani. 

Sri Mulyani menekankan bahwa proses bisnis ini dengan sinergi akan memudahkan bagi pelaku usaha, namun pada saat yang sama juga akan menimbulkan manfaat maksimal bagi Indonesia.

Sebagai infromasi, Simbara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara. Sistem ini telah efektif mulai bulan September 2023 dan saat ini mengintegrasikan pengelolaan komoditas batu bara di dalam satu ekosistem. Selanjutna kini ditambahkan juga meneral nikel dan timah.

Dengan pemanfaatan Simbara, penerimaan negara dapat dioptimalkan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan bersama antar Kementerian/Lembaga, terwujudnya ekosistem yang mampu mengawal kebijakan Pemerintah. 

Seperti diketahui, Indonesia sempat dihebohkan dengan ekspor nikel ilegal ke China pada September 2023 lalu. Selanjutnya pada awal 2024 terdapat kasus terkait timah Rp271 triliun.

Layanan Simbara diklaim meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha melalui single entry data, serta pemanfaatan satu data Minerba yang andal dan akurat lintas Kementerian dan Lembaga.

Pada 2022 kala terjadi boom commodity, realisasi penerimaan negara dari sistem minerba ini mencapai Rp183,5 triliun. Pada 2023, saat harga komoditas turun dan sejalan dengan peluncuran Simbara, komoditas masih mampu menjaga penerimaan dengan nilai Rp172,9 triliun.

“Pada saat harga komoditas sudah mulai turun dan realisasi 18% di atas target APBN. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus,” tuturnya.  

Berangkat dari keberhasilan Simbara bagi komoditas utama Indonesia tersebut, pemerintah resmi memperluas Simbara untuk komoditas lainnya, yakni timah dan nikel. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan Simbara yang sudah efektif sejak 2023 tersebut berhasil menambah penerimaaan negara senilai Rp7,1 triliun. 

“Melanjutkan keberhasilan Simbara untuk komoditas batu bara, hari ini kita perluas untuk nikel dan timah, yang perannya makin strategis dukung ekonomi domestik dan global,”  tuturnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper