Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi 273 juta pada 2024.
Kepala Negara menekankan separuh dari jumlah peserta JKN tersebut merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah, yang mana dananya dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bantuan iuran tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jokowi juga memamerkan perbaikan sektor kesehatan di masa kepemimpinannya selama 10 tahun. Dia mengatakan upaya perbaikan di sektor kesehatan menunjukkan hasil yang baik.
Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran pada 2023. Angka prevalensi stunting juga turun dari 37,2% menjadi 21,5% pada 2023.
Jokowi juga menyinggung di masa kepemimpinannya program pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. “Program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa pertahun,” katanya.
Kemudian, program KIP kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikan telah menyasar 1,5 juta mahasiswa. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45.000 mahasiswa.
Baca Juga
Jokowi menekankan peran APBN harus di manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
Jokowi menyebut penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada beberapa asumsi dasar. Pertama, inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%.
“Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%. Karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik,” katanya.
Kedua, daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.
Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
“Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan,” katanya.
